Pemerintah kembali memberikan kejutan di tengah pandemi Covid-19. Usai berniat menggerek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, kini pemerintah berencana mengenakan PPN terhadap barang tambang hingga kebutuhan pokok. Rencana tersebut tertuang dalam pasal 4A perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Mengutip Newscreen Evening IDX Channel, Rabu (9/6/2021), Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam, Chris Apriliony menilai keuangan emiten pertambangan emas akan terdampak oleh adanya beleid ini. Meski demikian saat ini kinerja perusahaan tersebut masih terbantu oleh kenaikan harga komoditas.

Di sisi lain, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Okie Setya Ardiastama menilai bhawa kebijakan pengenaan PPN terhadap bahan pokok akan berdampak dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pengenaan PPN berdampak pada kinerja daya beli masyarakat yang masih melemah di tengah pandemi, begitu juga dengan kinerja pelaku usaha.

Sekadar informasi, dalam draf beleid tersebut barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, daftar yang dihapuskan akan dikenakan PPN. Sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang tak dikenakan PPN, sebelumnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2017.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud adalah emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi. (SNP)

https://www.idxchannel.com/economics...akan-pajak-ppn