Kelompok Islam radikal dengan sebutan ‘Taliban’ ditengarai tumbuh subur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelompok inilah yang hendak diberangus melalui tes wawasan kebangsaan (TWK)

Kelompok ‘Taliban’ ini disebut menguasai Wadah Pegawai (WP) KPK. Mereka beberapa kali berseberangan dengan pimpinan KPK saat ini.

‘Perlawanan’ Wadah Pegawai membuat pimpinan KPK gerah. Pimpinan KPK diduga memafaatkan TWK untuk membersihkan Wadah Pegawai.

Hasilnya, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK. Sebagian besar adalah pengurus Wadah Pegawai KPK.

Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi Instansi KPK, Sujanarko menduga terjadi pembasmian terhadap Wadah Pegawai dalam proses alih status pegawai KPK ke Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sujanarko menilai pembasmian tersebut terindikasi dari tidak lolosnya seluruh pengurus inti WP KPK.


Sujanarko menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM yang nyata.

“Yang paling penting karena sebagai wadah pegawai, ini juga dilakukan pembasmian terhadap wadah pegawai,” kata Sujanarko di kantor Komnas HAM RI pada Kamis (27/5/2021).


Menurutnya, pembasmian terhadap unit serikat pekerja atau unit wadah pegawai ini dilakukan secara nyata.

“Mungkin teman-teman tahu, seluruh pengurus inti Wadah Pegawai ini benar-benar diusir dan dibumihanguskan oleh pimpinan KPK,” tegas Sujanarko.

Pengakuan 5 Pegawai KPK Nonmuslim
Di media sosial dan grup WhatsApp beredar video cuplikan wawancara 5 pegawai KPK nonmuslim. Mereka adalah pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

Beberapa di antaranya menangani kasus besar di KPK, seperti kasus bantuan sosial atau bandos.

Ada pula yang blak-blakan menyampaikan bahwa dia didepak dari KPK karena kerap menentang atasan.

Riswin bekerja di KPK selama empat tahun. Ia pernah menangani kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan anggota DPR.

“Saya Cina. Kelihatan lah ya dari muka saya. Agama, keluarga saya Budhis. Ya, seminoritas itulah saya,” ucapnya.

Riswin membantah tudingan adanya kelompok Taliban di KPK.

“Maksudnya kalau di KPK beneran ada Taliban emang bisa orang kayak saya hidup di situ? Empat tahun loh,” tegas Riswin.

Herbert Nababan bekerja di KPK sejak Oktober 2005. Dia pernah tergabung di penanganan perkara simulator SIM.

Ia membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai ‘Taliban’ atau kelompok radikal Islam.

“Saya kristen, apa dasarnya dibilang Taliban?,” cetus Herbert Nababan.

Andre Dedy Nainggolan adalah salah satu penyidik KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN melalui proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

Andre sedang menangani kasus bansos di KPK.

“Saya menangani salah satu kasus yang mungkin atensi nasional, yaitu bansos,” ucap Andre.

Pemeluk agama Kristen ini membantah informasi yang menyebut dirinya Taliban.

“Oh saya bukan Taliban. Saya Saliban,” canda Andre.

Benedictus Siumlala Martin alias Beni membeberkan beberapa soal TWK.

Ia mengaku ditanyai pendapat tentang OPM, DI/TII, HTI, FPI, dan LGBT.

“Tidak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi,” cetusnya.

Beni mengaku beberapa kali menentang tindakan atasan yang dianggapnya keliru, sehingga wajar jika dia tidak disukai oleh pimpinan.

“Menemui orang yang sedang berperkara itu dilakukan oleh Deputi Penindakan, naik helikopter itu dilakukan oleh Ketua (KPK), yang kemudian saya ikut nentang dan lain-lain,” ucapnya.

“Ya mungkin wajar saja kemudian nama saya itu masuk dalam radar beliau,” tegas Beni.

Rasamala Aritonang mengkritisi TWK yang menjadi salah satu penilaian penting dalam proses alih status pegawai KPK ke ASN.

“Kalau assessment tidak lulus, itu dibilang tidak ber-Pancasila, tidak ber-Undang Undang Dasar, tidak ber-NKRI, bahaya betul itu,” tegas pria penganut agama Kristen ini.

https://pojoksatu.id/news/berita-nas...liban-saliban/

Belum sah talibannya