TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas menyoroti langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memilih sejumlah komisaris perusahaan pelat merah. Ia meminta Erick tak menggunakan kesempatan penunjukan bos perseroan untuk kepentingan balas budi politik.

“Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi karena yang bersangkutan (komisaris) telah berkontribusi di dalam pilpres dan atau pemilu yang baru lalu,” ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 30 Mei 2021.

Anwar mengatakan semestinya dalam memilih sosok yang mengisi jabatan tinggi di BUMN, pemerintah sebagai pemegang saham terbesar memiliki standar tertentu. Di antaranya, mereka harus memiliki pengetahuan, kompetensi, pengalaman, dan kredibilitas yang mumpuni.

Selain itu, pemerintah juga harus menempatkan orang di perusahaan yang tepat atau sesuai dengan kemampuannya. Namun ia melihat standar itu belakangan tak terpenuhi.

“Yang terjadi kita lihat adalah the right man on the wrong place,” ujar Anwar.

Anwar khawatir kondisi ini akan berdampak pada keberlangsungan bisnis BUMN pada masa mendatang. Apalagi, kini berbagai perusahaan BUMN tengah menghadapi situasi berat karena wabah Covid-19.

Banyak perusahaan pelat merah, ujar Anwar, membutuhkan pemimpin yang dapat membawa perusahaan keluar dari ancaman pandemi. Ia pun berharap ke depan, pemerintah lebih bersikap rasional dalam menunjuk komisaris BUMN agar dapat diandalkan untuk membawa perusahaan ikut memajukan perekonomian.

“Kalau hal seperti itu tidak bisa kita hadirkan, tentu kita harus bersiap-siap saja untuk mendengar berita dan kabar buruk dari perusahaan BUMN tersebut,” tutur Anwar.

Erick Thohir memilih sejumlah relawan kampanye Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin menempati kursi komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Baru-baru ini, ia menunjuk musikus, Abdee Slank, untuk menjabat sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Sebelumnya, Erick Thohir juga memiliki Ulin Ni'am Yusron menjadi Komisaris Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan Andi Gani Nena Wea sebagai Komisaris Utama PT PP (Persero) Tbk.

link


“Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi karena yang bersangkutan (komisaris) telah berkontribusi di dalam pilpres dan atau pemilu yang baru lalu,” ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 30 Mei 2021.