Jakarta - Anggota Komisi I DPR menyebut problematika tenggelamnya KRI Nanggala-402 sangat kompleks, mulai dari hal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) hingga kesejahteraan prajurit. Sukamta mengungkapkan duit kompensasi perjalanan seperti kru KRI Nanggala-402 memprihatinkan.

"Selama ini saya kira kita prihatin sekali kalau kita bicara anggaran ini. Misalnya awak kapal kita yang berlayar seperti Nanggala yang kita semua berduka, ini kalau dilihat dari kompensasi kesejahteraannya dalam keadaan normal itu menurut saya tidak layak sebetulnya," kata Sukamta dalam siaran CNN Indonesia TV seperti dikutip pada Selasa (27/4/2021).

"Kompensasi perjalanan itu per harinya masih untuk naik ojek dari rumah ke kantor nggak cukup gitu loh. Jadi kita berharap kesejahteraan ini tidak dikorbankan," kata Sukamta.

Sukamta berharap kru yang gugur di KRI Nanggala-402 dinaikkan pangkat agar uang pensiun yang diterima keluarga meningkat.

Soal evaluasi alutsista, Sukamta menyebut Komisi I DPR sudah punya panitia kerja (panja) terkait. Panja Alutsista Komisi I DPR ini disebut menemukan sejumlah hal untuk jadi bahan evaluasi pemerintah.

"Memang kalau kita lihat kondisi kita di lapangan ini memang memprihatinkan sebetulnya. Kita sudah sampaikan temuan-temuan kita ini kepada pemerintah, kapal kita, kita punya sekian banyak kapal tetapi yang layak kira-kira less than 30 persenlah ya, yang layak jalan itu kita sudah tahu. Kemudian pesawat kita lebih-kurang begitu, alat-alat alutsista yang lain tank-tank kita juga begitu. Jadi situasi umum kita sebetulnya memprihatinkan kalau kita bicara apa adanya ya," ucap politikus PKS itu.

Komisi I DPR mendorong pemerintah bijak dalam alokasi anggaran pengadaan alutsista. Sukamta turut membahas pelaksanaan minimum essential force (MEF) Kementerian Pertahanan yang disebutnya akan ditinjau Komisi I DPR terlebih dahulu.

"Kita sudah panggil beberapa pihak terkait termasuk kita ini sedang juga mengevaluasi pelaksanaan MEF. Nanti kalau Pak Menhan itu menyampaikan akan ada blueprint, akan kita lihat apakah blueprint itu masih sejalan dengan MEF atau di mana positioning-nya. Kita pengin tahu juga karena ini kan baru wacana ya. Jadi apakah MEF masih akan terus dipakai atau akan diganti dengan sebuah perencanaan yang baru," kata Sukamta.

Soal anggaran bagi Kementerian Pertahanan, disebut Sukamta, tergantung pemerintah pusat. Idealnya untuk MEF, kata Sukamta, perlu anggaran 1,5 persen dari PDB. Tetapi, Kemhan disebutnya kerap mendapat angka di bawah standar tersebut.

"Memang sekali lagi ini kan political will. Idealnya untuk MEF kita itu memerlukan 1,5 persen dari PDB. Selama ini 0,9 0,8. Saya kira tahun ini anggaran terbesar kita mendapatkan anggaran Rp 137 triliun untuk TNI. Itu pun masih dibagi dengan soal kesejahteraan. Nah kesejahteraan prajurit ini tidak boleh dikorbankan untuk belanja perlengkapan alutsista karena kesejahteraan ini harus terus didorong ya," tegas Sukamta.

https://news.detik.com/berita/d-5548...at-naik-ojek/2

Hilih