Vaksin Covid-19 bukan lagi sekedar soal kesehatan. Ia kini telah menjelma menjadi komoditas dagang yang menetukan peta geopolitik dan geostrategi global. Berbagai negara produsen vaksin berlomba-lomba melancarkan promosi, serta saling menonjolkan kelebihan produk mereka.

Namun pada akhirnya, konsumen lah yang menentukan, apakah itu memilih menggunakan merk vaksin tertentu, menggunakan berbagai merk vaksin, ataupun tidak sama sekali. Tentunya didasari berbagai pertimbangan serta informasi.

Indonesia sebagai negara konsumen vaksin pun tak luput dari area tempur perang dangang vaksin Covid-19. Indonesia yang dari awal menggunakan vaksin Sinovac China, kini mulai menggunakan vaksin AstraZeneca program Covax. Rusia pun turut ambil bagian dengan menawarkan vaksin mereka, yakni Sputnik V.

Duta Besar Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan bahwa Sputnik V sedang dalam proses mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan data yang disampaikannya, vaksin tersebut memiliki efikasi 91,6 persen dan telah distujui di berbagai negara muslim. Selain itu, Dubes Lyudmila juga menambahkan, Sputnik V adalah salah satu vaksin yang paling murah dan efektif.

Sumber : Bisnis[Tawarkan Vaksin ke Indonesia, Dubes Rusia Klaim Efikasi 91,6 Persen]

Secara teori, dengan efikasi sebesar 91,6 persen, maka seandainya Sputnik V disuntikkan ke 100 juta penduduk Indonesia, maka hanya 8,4 juta penduduk yang terinfeksi Covid. Angka yang melewati ambang batas kekebalan komunal 70 persen. Dengan kata lain, Sputnik V hanya butuh 1 kali penyuntikan.

Vaksin Rusia tersebut lebih efisien ketimbang Sinovac yang memiliki efikasi 65,3 persen sehingga mengharuskan penyuntikkan dua kali agar terbentuk kekebalan komunal.

Sumber : CNN Indonesia [Maksud dan Arti Efikasi Vaksin China Sinovac 65,3 Persen]

Harga vaksin Sputnik V juga lebih murah ketimbang vaksin Sinovac. Menurut Russian Direct Investment Fund yang mendanai produksi vaksin dan bertanggung jawab terhadap penjualan Sputnik V secara global, harga Sputnik V sekitar Rp 142 ribu per dosis.

Sumber : Detik [Vaksin COVID-19 Sputnik V Punya Efikasi 91,6 Persen, Harganya Berapa?]

Harga ini jauh lebih rendah ketimbang Sinovac yang menetapkan harga Rp 200 ribu per dosis. Belum lagi dengan penyuntikkan dua kali Sinovac yang mengharuskan pemerintah merogoh kocek Rp 400 ribu per orang dalam program vaksinasinya.

Oleh karena masuknya Sputnik V, maka persaingan vaksin Covid-19 di RI akan makin ketat. Bisa kita prediksi, dalam waktu dekat akan terjadi perang dagang vaksin yang digunakan Indonesia. Antara Sinovac, AstraZeneca, dan Sputnik V.

Namun jika kita melihat posisi Sinovac di antara vaksin lainnya, ia kini berada di posisi paling bawah. Selain harganya paling mahal, efikasinya pun paling rendah. Hal ini diperparah pula dengan kemauan masyarakat untuk divaknisasi yang semakin menurun serta angka kasus aktif Covid-19 Indonesia yang lebih rendah bila dibandingkan dengan awal tahun 2021.

Angka Kumulatif Covid-19 26 Maret 2021 tercatat 1,48 juta dengan kasus aktif 124.497, sembuh 1,32 juta, dan kematian 40.186. Lalu kita bandingkan dengan angka 2 bulan sebelumnya (26 Januari 2021), di mana angka Kumulatif Covid-19 menembus angka 1 juta dengan kasus aktif 163.526 kasus, sembuh 820.356, dan kematian 28.468.

Sumber : Kompas [UPDATE: Tambah 4.982, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.487.541 Orang]
Sumber : Kompas [UPDATE 26 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 163.526]

Angka tersebut menunjukkan fakta bahwa dalam dua bulan terjadi penurunan kasus aktif sebesar 40.000 kasus atau 25 persen. Namun penurunan itu lebih disebabkan oleh protokol kesehatan ketat, bukan vaksinsi. Sebab vaksinasi Publik yang baru dimulai pada bulan Januari 2021, kini baru mencapai angka 6,9 juta. Artinya hanya dengan 2,5 persen penduduk yang divaksinasi telah menurunkan angka aktif Covid-19 secara signifikan. Tidak perlu dengan mengejar target 70 persen penduduk divaksinasi agar Indonesia terbebas dari Covid-19.

Protokol kesehatan dan pembatasan kerumunan massa pun masih menjadi faktor paling efektif dan efisin meredam laju Covid-19 ketimbang vaksinasi.

Jika penurunan kasus aktif Indonesia ini ideal alias linear, maka dalam dua bulan ke depan akan terjadi penurunan kasus aktif sebesar 40 ribu kasus pula. Sehingga harapannya pada bulan Juni 2021, angka aktif Covid-19 di Indonesia berada pada kisaran 50 – 60 ribu kasus. Bahkan bisa saja Indonesia berhasil mengendalikan Covid-19 pada Agustus 2021, seperti yang diharapkan Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto pada 25 Maret 2021 lalu.

Sumber : CNBC Indonesia [DPR 'Ngarep' RI Merdeka dari Covid-19 Saat 17 Agustusan]

Namun, kondisi ini tentunya tak diinginkan oleh gerbong pemegang kepentingan vaksin Sinovac yang kalah saing dari vaksin lainnya.

Penulis bisa membayangkan seandainya benar terjadi dalam tiga bulan ke depan angka aktif Covid-19 berada dalam kisaran 50 ribu kasus, maka pihak yang inginkan vaksinasi publik terus berjalan akan terus mendorong bingkai angka kumulatif Covid-19 di Indonesia menembus angka 2 juta kasus demi mencapai target 1 juta vaksinasi per hari.

Rakyat banyak pun akan menilai ‘pemaksaan vaksinasi’ oleh pemerintah mengada-ada dan berlandaskan ‘penipuan’ terhadap publik, demi misi dagang vaksin China.

Seandainya alur tersebut terjadi, maka pada Semester II-2021 akan menjadi periode titik kritis ketidakpercayaan publik kepada pemerintah.

Menteri Kesehatan sepertinya menyadari kemungkinan hal tersebut akan terjadi, namun dia tak akan mungkin menentang kebijakan pemerintah yang mengampanyekan target 70 persen penduduk divaksinasi serta reaktivasi kerumunan massa lewat Piala Menpora dan Liga 1.

Itulah mengapa disaat pemerintah mulai mendorong terjadinya kerumunan lewat pembolehan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, Menkes justru mengeluarkan aturan pelarangan mudik bagi seluruh masyarakat yang berlaku pada 6-7 Mei 2021.

Sumber : Sindonews [Soal Larangan Mudik Lebaran, Ini Penjelasan Menkes Budi Sadikin]

Upaya Menkes untuk membatasi pergerakan masyarakat ini juga sejalan dengan Wapres Maruf Amin yang mengimbau umat Islam untuk tetap beribadah di rumah selama Ramadhan.

Sumber : Kompas [Jubir: Wapres Imbau Masyarakat Tetap Ibadah di Rumah Selama Ramadhan]

Upaya Wapres agar tetap membatasi pergerakan masyarakat ini cukup menarik. Namun hal ini wajar ia lakukan jika kita menengok kembali vaksin yang diinginkan Wapres, yakni Pfizer. Dengan kata lain keinginan Wapres untuk tetap membatasi pergerakan masyarakat ada hubungannya dengan perang dagang vaksin.

Imbauan Wapres tersebut justru bertolak belakang dengan mantan Wapres Jusuf Kalla yang mengingingkan tetap diadakannya aktivitas ibadah di masjid selama Ramadhan. "Kita persilakan masjid di semua daerah dibuka tapi tetap dengan menjaga jarak," kata JK pada 23 Maret 2021 lalu.

Sumber : Republika [JK: Masjid Tetap Buka Selama Ramadhan dengan Prokes Ketat]

Dari Pro kontra antara pembatasan dengan aktivasi kerumunan massa tersebut dapat kita simpulkan : Jusuf Kalla (DMI) dan Presiden – Menpora menginginkan reaktivasi kerumunan massa lewat ibadah Ramadhan di masjid dan pelaksanaan Piala Menpora – Liga 1. Sedangkan Wakil Presiden – MUI dan Menkes menginginkan pembatasan kerumunan massa lewat ibadah Ramadhan di rumah dan larangan mudik Idul Fitri.

Pihak yang inginkan pembatasan kerumunan massa membutuhkan penurunan laju Covid-19 guna meredam ketakutan terhadap Pandemi, sehingga dapat mendorong penundaan vaksinasi Sinovac demi pilihan vaksin yang lebih banyak pada Semester II-2021.

Sementara gerbong vaksin Sinovac membutuhkan terciptanya kerumunan massa (olahraga-masjid) dengan harapan akan meningkatkan lagi angka Covid-19 yang otomatis menciptakan ketakutan publik. Alhasil misi dagang vaksin Sinovac pun akan dipercepat.