Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Kepolisian Resor Kota Jayapura membarikade Museum Expo Waena di Kota Jayapura, Papua, dan menghalangi pelaksanaan Seminar Nasional West Papua bertema Mencari Jalan Tengah Pelanggaran HAM di Tanah Papua, Sabtu (27/3/2021). Panitia akhirnya berhasil menyelenggarakan seminar setelah berpindah lokasi dari Museum Expo Waena.

Ketua Panitia Seminar Nasional West Papua, Kaitanus Ikinia menyatakan polisi telah membarikade Museum Expo Waena sejak Sabtu dini hari. Dari pantauan Jubi, polisi memang menjaga Museum Expo Waena dengan ketat. Selain menempatkan mobil patroli, truk polisi, dan barakuda, Kepolisian Resor Kota Jayapura juga menurunkan pasukan Brimob di sana.

Lewat pintu belakang museum, Ikinia bersama sejumlah panitia sempat berhasil memasuki halaman Museum Expo Waena, dan mencoba bernegosiasi dengan sejumlah polisi yang berjaga di sana. Negosiasi itu gagal mencapai kesepakatan, karena polisi berkeras bahwa seminar itu bertentangan dengan ideologi negara.

“Mereka bilang, ‘kegiatan apapun yang bertentangan dengan ideologi negara, kalian jangan lakukan, kami tetap akan dibatasi’. Kami ditekan seperti itu,” kata Ikania saat ditemui Jubi pada Sabtu.


Polisi akhirnya memaksa Ikania dan semua panitia keluar dari Museum Expo. Ikania merasa kesal dengan tindakan polisi yang menghalangi penyelenggaraan seminar itu.

“Saya sangat kesal dan sangat menyayangkan. Hukum Indonesia itu tidak benar. Kami mau sampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum, di jalan saja, dorang batasi kita dengan berbagai hal. Maka kami bawa [aspirasi itu] melalui seminar dan diskusi panel, tapi masih saja dihadang,” kata Ikania saat ditemui Jubi pada Sabtu.


Ikania menyatakan kebebasan untuk menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi adalah hak yang dijamin dengan konstitusi, namun warga di Papua selalu kesulitan menjalankan hak itu. Ia menilai penyampaian aspirasi orang Papua, yang disampaikan secara bermartabat, selalu dibatasi aparat penegak hukum. “Kira-kira hukum itu menjamin kami orang Papua atau tidak?” tanya Ikinia.

Seminar itu akhirnya bisa terlaksana setelah panitia memindahkan lokasi senimar. Seminar itu berlangsung di salah satu aula Asrama Putra Tolikara di Kota Jayapura sekitar pukul 10.00 – 12.00 WP. Dari enam pembicara yang dijadwalkan menyampaikan materi, hanya empat pembicara yang akhirnya menghadiri seminar itu. Mereka adalah  Ibrahim Peyon, Latifa Anum Siregar, Philep Karma dan Yops Itlay.


Presiden Mahasiswa Universitas Cenderawasih, Yops Itlay mengatakan pihaknya mendukung 84 negara yang mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan akses bagi Komisi Tinggi HAM PBB meninjau Papua. “Kami sepakat. Ini kami rindukan, untuk [mempercepat] proses penyelesaian [pelanggaran] HAM, dan itu bisa diwujudkan [melalui desakan 84 negara itu],” kata Yops Itlay.

Itlay mendesak pemerintah Indonesia agar tidak menutup diri terhadap Komisi Tinggi HAM PBB. “Kehadiran mereka untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM di tanah ini. Mahasiswa Uncen siap sambut, demi mendepatkan keadiaan untuk semua pelanggaran pelanggaran HAM, kami sambut kehadiran mereka dengan baik,” kata Itlay.

Setelah seminar berakhir, ketika para pembicara maupun peserta sudah meninggalkan lokasi seminar, polisi sempat mendatangi lokasi seminar itu. Setelah beberapa menit, polisi akhirnya meninggalkan lokasi itu.

Jurnalis Jubi, Abeth You telah berupaya menghubungi Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, Komisaris Besar  Gustav R Urbinas untuk meminta tanggapan atas langkah polisi menghalangi penyelenggaraan Seminar Nasional West Papua bertema Mencari Jalan Tengah Pelanggaran HAM di Tanah Papua itu. Hingga berita ini diturunkan, panggilan telepon maupun pesan Whatsapp Jubi belum dibalas Urbinas. (*)

https://jubi.co.id/polisi-halangi-pe...medium=twitter

Sebaiknya Jokowi dan bu Retno turuti aja kunjungan komisi HAM PBB datang ke Papua dan dampingi mereka...