Jakarta - 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah keterlibatannya dalam kasus pengadaan lahan DP rumah nol rupiah yang menyeret Dirut Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Menurut Prasetyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah pihak yang semestinya bertanggung jawab dalam kasus ini.

Hal ini diungkapkan setelah Prasetyo saat menghadiri rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta dan direksi Perumda Sarana Jaya pada Senin (15/3/2021). Prasetyo menilai Anies mengerti dengan keterlibatannya dalam program DP rumah nol rupiah.

"Yang bertanggung jawab? Ya Gubernur, Gubernur tahu kok, di sini keterlibatan Gubernur...," kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan soal siapa yang seharusnya bertanggung jawab terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

Baca juga:Komisi B DPRD DKI Sebut Sarana Jaya Tak Terbuka: Beli 70 Ha Lahan, Untuk Apa?

Selain itu, Prasetyo menyoroti sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat rapat dengan Sarana Jaya. Dia menilai Riza Patria tidak mengerti permasalahan DP rumah nol rupiah.

"Makanya saya katakan dalam rapat Sarana Jaya, masa Wagub tidak bisa menjawab, tidak mengerti masalah program DP nol rupiah," katanya.

Prasetyo mengatakan hanya mengesahkan anggaran sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dia menyebut pencairan dana diatur dalam Pergub.

"Kalau saya cuman mensahkan, diserahkan semua uangnya, apa yang dia minta diserahkan kepada mereka lagi dong, pengesahan itu ada di tangan BUMD, di tangan eksekutif dan dibuat Pergub 1 sampai tahap pencairan. Itu ada pergubnya. Jadi saya nggak ngerti, fungsi saya cuman megang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ucapnya.

Baca juga:Komisi B DPRD Dapat Laporan Pengadaan Lahan di Cipayung untuk Rumah DP Rp 0

Seperti diketahui, KPK saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program DP Rp 0 oleh Sarana Jaya. KPK telah menetapkan Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka.

Lahan di Pondok Ranggon tersebut dimaksudkan untuk bank tanah Pemprov DKI Jakarta. Wagub DKI Ahmad Riza Patria sebelumnya mengungkapkan lahan yang dibeli PD Sarana Jaya itu salah satunya juga ditujukan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah atau nol persen.

"Ya kurang-lebih yang dibeli Sarana Jaya itu untuk DP 0 persen, di antaranya ya," kata Riza saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/3/2021).

Baca juga:Ketua DPRD DKI Tepis Isu Atur Anggaran Pengadaan Lahan Sarana Jaya

Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan itu muncul ke permukaan setelah diketahui adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan nama Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya sebagai tersangka.

Dalam dokumen itu, disebutkan pula perkara dugaan korupsi itu terkait pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Namun belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Kini Indra Sukmono ditunjuk menjadi Plt Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Senin, 15 Maret 2021, Komisi B DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat kerja dengan Sarana Jaya. Dalam rapat justru terungkap kecurigaan baru soal lahan seluas 70 hektare yang disebut sudah dibeli Sarana Jaya.

Awalnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penjelasan letak lahan seluas 70 hektar tersebut.

“Pak Plt, kan Anda menyebutkan ada 70 hektare (pembelian lahan), dari 70 hektar itu di mana aja tempatnya,” kata Prasetio kepada Plt Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono.

Prasetio mengatakan apabila sudah disebut angka luasan lahan yang sudah dibeli, maka seharusnya letak lahan tersebut bisa diketahui.


“Kalau Anda sudah berani menyebutkan 70 hektare, nah (data) itu aja kasih ke kita. Karena ini harus diklarifikasi pak,” kata Prasetio.

Dicecar pertanyaan lokasi lahan 70 hektar tersebut, Indra Sukmono hanya diam dan terlihat bingung berbincang dengan beberapa stafnya.

Pimpinan sidang yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz kemudian menanyakan kapan pihak Pembangunan Sarana Jaya siap memaparkan data terkait letak lahan 70 hektare.

“Kapan bapak bisa siap datanya,” kata Aziz.

Aziz mengatakan, apabila dalam seminggu data tersebut bisa disiapkan, maka rapat kerja akan ditunda dan dilanjutkan pekan depan.

Indra Sukmono mengatakan tidak menyanggupi waktu sepekan yang ditawarkan oleh Aziz.

“Kalau boleh paling lambat satu bulan,” kata Indra.

Mendengar jawaban tersebut, Prasetio lalu mencurigai bahwa apa yang dipaparkan Indra soal pembelian lahan 70 hektar adalah data bodong.

“Berarti paparan bodong yang 70 hektare,” ujarnya.

Baca juga:Terkait Kasus Lahan Rumah DP Rp 0, Apakah KPK Akan Panggil Anies?

https://news.detik.com/berita/d-5494...-rp-0?single=1

Tikus2 abud and the gang pestapora menyantap triliunan uang rakyat.

https://mobile.