Jakarta - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng khawatir Kepala KSP Moeldoko mendapat izin Presiden Jokowi terkait acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat. Tenaga ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin memperingatkan Andi agar tidak menyeret nama Jokowi.
"Kan dari awal sudah saya bilang jangan pernah bermimpi dan menyeret-nyeret Jokowi dalam urusan remeh temeh seperti ini. Kalau Anda ngerti tentang politik, maka dari awal itu konsolidasi internalnya dari awal harus mantap," tegas Ngabalin saat dihubungi, Minggu (7/3/2021).

Ngabalin menegaskan, acara yang diklaim KLB Demokrat itu urusan internal partai. Dia heran Andi Mallarangeng masih mengaitkan Jokowi dalam urusan Demokrat.

"Jangan dikait-kaitkan dengan pemerintah, dengan negara, dengan Jokowi, dengan Istana. Sudah, tutuplah pikiran-pikiran yang hambar, pikiran-pikiran yang panik, pikiran yang mengait-ngaitkan orang lain. Dari awal saya bilang," ucap Ngabalin.

"Jadi kalau orang ada buat KLB masa pemerintah harus turun tangan mengurus masalah internal. Ya internal orang-orang partai, orang-orang internal. Kenapa mesti dikait-kaitkan Presiden Joko Widodo, menyeret-nyeret," imbuh dia.

Ngabalin menilai Demokrat seharusnya bisa menekan gerakan KLB ini ketika mendapat informasi awal. Dia yakin Andi Mallarangeng seharusnya mengerti dengan dunia perpolitikan.

"Jangan sampai nanti orang tertawa dan terbahak-bahak lagi dengan statement-mu itu," ucap Ngabalin.

Ngabalin juga memprotes Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyinggung jabatan KSP ketika menyebut nama Moeldoko. Padahal, kata Ngabalin, Moeldoko tak pernah melibatkan KSP dalam urusan terkait Demokrat.

"Tidak pernah tuh ajak-ajak kita omong. Urusan Demokrat tidak pernah tuh ajak kita-kita ini omong," sebut Ngabalin.

"Nah, kalau begitu kenapa diseret-seret ke Istana, ke Bina Graha, sampai SBY setiap menyebutkan Moeldoko dengan KSP Moeldoko, KSP Moeldoko, apaan itu! Urusan apa itu! Lucu itu loh!" sebut Ngabalin.

Sebelumnya, Andi Mallarangeng mengaku yakin Moeldoko izin kepada Presiden Jokowi untuk menjadi Ketum PD melalui KLB. Hal ini diungkapkannya dalam acara diskusi Polemik yang bertajuk 'Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini' melalui YouTube MNC Trijaya, Sabtu (6/3).

"Bagi saya, masa sih orang macam dalam lingkaran dalam Presiden, tiap hari ketemu Presiden, kira-kira mau jadi ketum partai, kira-kira omong dulu nggak? Masa kita nggak minta izin sih, masa nggak ngomong sih," ujar Andi.

Lebih jauh Andi Mallarangeng mengaku khawatir Jokowi benar membiarkan Moeldoko melakukan manuver politik hingga ditunjuk menjadi Ketum PD versi KLB di Sumut. Andi mengatakan menunggu sikap dan respons Presiden Jokowi atas munculnya sosok Moeldoko dalam KLB PD di Sumut.

"Dan kalau betul itu dilakukan dan kemudian tidak ada (pencegahan), dan dibiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan Jokowi membiarkan kejadian-kejadian semacam ini, membiarkan terjadinya intervensi dari orang yang sedang berkuasa. Jabatan Pak Moeldoko itu Kepala Staf Presiden, itu jabatan politik. Lalu melakukan gerakan-gerakan politik," ujarnya.

https://news.detik.com/berita/d-5484...rom=wpm_nhl_11

Sedari awal kasus ini ane sudah ngomong..

Moeldoko itu kagak bakal bisa berbuat apa2 tanpa bantuan internal demokrat itu sendiri.
Jangan pola pikir kita teramputasi bahwa ini ulah istana dan moeldoko.
Hingga melupakan inti dari KLB ini bisa terjadi yaitu ada orang2 internal demokrat itu sendiri.
Mereka lah yg jadi kendaraan dan free pas masuk ke dalam demokrat.
Marzuki alie,max sopacua,joni allen,hengky luntungan dkk itu orang2 demokrat.
Daripada sasaran tembak ente ke istana dan membuat istana gerah karena trus ente mewek2 ke mereka kemudian melakukan hal yg sebenarnya mungkin tidak di ingin di lakukan yaitu mengesahkan klb medan kan jadinya bakal panjang urusannya,rangkul istana dan bicaralah dgn baik ke istana,lalu kalian sasar status para internal kalian yg selenggarakan klb medan, secara valid dan terukur mengapa mereka tidak bisa mengusung klb.
Katakan pada publik bahwa ini loh dan gini loh.
Klo ente mewekan trus ke istana yaa kalian pasti di cela sebagai partai yg kagak beres.
Tuk ngurus partai saja begini apalagi kalo di suruh ngurus negara