Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia mengingatkan akan bahayanya suatu negara jika beban utang terlalu tinggi. Pasalnya saat ini, sudah ada beberapa negara terindikasi tidak bisa membayar utangnya. Apakah Indonesia termasuk?
Direktur Pelaksana Bank Dunia, Mari Elka Pangestu menjelaskan selama pandemi Covid-19 saat ini, banyak negara dan perusahaan bisa bertahan dan melindungi rakyatnya karena utang.
Penerapan lockdown atau karantina wilayah membuat masyarakat tidak bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Oleh karena itu, butuh stimulus dari fiskal pemerintah.

"Selama pademi satu tahun lockdown, banyak perusahaan dan negara survive dengan berutang," ujar Mari dalam sebuah webinar, Sabtu (30/1/2021).

Dari catatan Bank Dunia, kata Mari, banyak negara sudah menunjukkan debt stress atau utang yang tidak habis-habis, ditambah dengan adanya krisis yang lebih panjang. Bahkan negara-negara tersebut tidak lagi mampu untuk membayar utang.
"Berapa lama utang bisa dipertahankan segi level usaha dan negara, apakah akan ada masalah negara yang tidak bisa bayar utang? dan sudah dalam ukuran debt stress," katanya.
"Dari debt stress ada beberapa negara menunjukkan debt stress dan lebih panjang krisisnya akan lebih kemungkinan besar debt overhang dan debt crisis negara," kata Mari melanjutkan.
Kendati demikian, Mari tidak secara spesifik menyebutkan negara mana saja yang mengalami debt stress dan menyebabkan debt overhang.
Sebagai gambaran, debt overhang merupakan kondisi di mana suatu negara memiliki utang dalam jumlah yang cukup besar. Saking besarnya utang tersebut, negara itu tak mampu lagi menarik utang baru, meskipun utang tersebut baik untuk negaranya.
Sementara debt crisis adalah kondisi suatu negara yang kehilangan kemampuan membayar utang. Ini terjadi akibat pendapatan negara yang jauh lebih kecil dari pengeluaran dalam jangka waktu yang cukup lama.

Untuk itu, Mari menyarankan agar negara mulai mengurangi defisit fiskal secara bertahap. Salah satu caranya adalah mengurangi stimulus fiskal yang selama ini dinilai tak efektif, sehingga harapannya pemulihan ekonomi bisa kembali pulih.
"Saat ini semua negara lakukan fiscal stimulus dan quantitative easing dan bank sentral lebih government bond. Karena fiscal deficit sudah terlalu tinggi, kita harus kurangi fiskal stimulus, harapannya mulai recovery dan pelan-pelan stimulus ditarik," tambahnya.
Untuk diketahui, saat ini rasio utang Indonesia sepanjang 2020 meningkat menjadi 38,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Utang Indonesia per Desember 2020 sebesar Rp 6.074,56 triliun atau naik Rp 163,92 triliun dibandingkan dengan akhir November 2020 sebesar Rp 5.910,64 triliun.
Pada Rabu (27/1/2021), Sri Mulyani mengatakan kenaikan rasio utang Indonesia yang sebesar 38,6% tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara G20 dan ASEAN.
Ia mencontohkan, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang mengalami kenaikan rasio utang di atas 100% dari PDB. Di AS rasio utang tercatat sebesar 131,2% dari PDB, sementara di Jepang rasio utang mencapai 118,7% dari PDB.
"Negara-negara tetangga kita mengalami hal yang sama, Malaysia utangnya mengalami kenaikan mencapai 67% dari PDB, Filipina 48% dari PDB. Bahkan Singapura lebih dari 130% dari PDB," jelas dia.

Rasio utang Indonesia yang mencapai 38,6% tersebut sebagai akibat dari defisit anggaran yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Indonesia dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 6,1% dari PDB.


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...dup-dari-utang