Foto: Ilustrasi rapid test antigen swab di Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (18/12/2020). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)


Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen swab. Penetapan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/4611/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen-swab yang terbit hari ini.

Pengumuman disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya SKM, MARS, dalam konferensi pers bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPP) di kantor BPKP, Jakarta, Jumat (18/12/2020).

"Batasan tarif tertinggi rapid test antigen swab sebesar Rp 250 ribu untuk Pulau Jawa dan sebesar Rp 275 ribu untuk di luar Pulau Jawa," ujar Azhar.
Menurut dia, besaran tarif tertinggi tidak berlaku bagi fasilitas kesehatan yang mendapat hibah atau bantuan alat reagen hingga APD dari pemerintah.

"Besaran tarif tertinggi berlaku untuk masyarakat yang melakukan rapid test antigen swab atas permintaan sendiri di rumah sakit, laboratorium, dan faskes lainnya," kata Azhar.

Lebih lanjut, dia bilang kalau reagen yang digunakan harus telah mendapat izin edar dari Kemenkes. Azhar juga mengatakan, dinas kesehatan provinsi dan kota harus melakukan pengawasan tarif tertinggi untuk batas tarif tertinggi rapid test antigen swab.

"Evaluasi terhadap batasan tertinggi untuk rapid tes antigen swab secara periodik akan dilakukan oleh Kemenkes dan BPKP. Demikian untuk dilakukan sebagaimana mestinya," kata Azhar.

Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Dr. Faisal, S.E., M.Si., CA, CSEP, QIA mengatakan alasan di balik kebijakan ini adalah tarif rapid test antigen swab di lapangan masih variatif. Oleh karena itu, BPKP ingin agar masyarakat terlindungi dengan menetapkan harga terbaik.


SUMBER

kasian temen kantor ane tadi pagi tes habis 600k.. kasihan kan akhirnya doi beramal ke rumah sakit tsb... gini nihhh bikin kebijakan telat melulu.. tolol emng ..