Jakarta - Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak tegas dan tidak konsisten terkait penanganan kerumunan acara yang dihadiri Habib Rizieq Syihab. Pemprov DKI Jakarta menyebut telah memberikan imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Jadi Pak Gubernur sudah menginstruksikan seluruh jajaran Satpol PP, semua, kami semua untuk pertama membantu terus melakukan kampanye soal protokol COVID, soal protokol kesehatan terkait dengan 3M," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Kecamatan Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11/2020).

Pemprov DKI, disebut Riza, telah berkoordinasi dengan pihak organisasi keagamaan untuk menyelesaikan masalah kerumunan di acara Maulid Nabi. Riza meminta panitia acara Maulid melaksanakan kegiatan secara virtual.

"Kita juga sudah meminta termasuk ormas, majelis taklim, dan lain sebagainya, kalau melaksanakan kegiatan, termasuk kegiatan Maulid yang sedang berlangsung dalam beberapa bulan, bahkan minggu, dalam beberapa bulan ke depan ini, untuk tentu kita imbau, kita minta untuk menghadirkan jemaah secara virtual, secara daring, secara online," ucapnya.

Dengan melaksanakan acara secara virtual, tokoh agama telah memberikan contoh penanggulangan Corona di masa pandemi. "Tidak mengurangi arti dan makna (maulid). Justru kita pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin daerah, pemimpin ormas, dan pemimpin agama, memberikan contoh untuk kita semua," ujarnya.

Sebelumnya, epidemiolog menyoroti kerumunan massa simpatisan Habib Rizieq Syihab, baik di Jakarta maupun di wilayah penyangga, seperti Bogor, Jawa Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak tegas dan tidak konsisten dalam menerapkan aturan terkait adanya pandemi COVID-19.

Kerumunan pertama yang disorot adalah saat massa menjemput kedatangan Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Selasa (10/11), hingga di kediaman Habib Rizieq di Petamburan. Massa juga diketahui memadati kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/11) dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri Habib Rizieq Syihab.

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, menyebut banyaknya massa yang berkumpul pada masa PSBB transisi sebagai bentuk ketidaktegasan Pemprov DKI menerapkan aturan PSBB. Menurutnya, ketidaktegasan itu dapat merugikan masyarakat luas

"Ketidaktegasan dan ketidakkonsistenan dalam menerapkan intervensi sosial, physical distancing. Jelasnya, tidak tegas dan akan merugikan masyarakat luas," ujar Dicky saat dihubungi, Sabtu (14/11).

Dicky mengatakan Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak boleh pandang bulu dalam menegakkan aturan terkait adanya pandemi COVID-19. Jika kasus positif kembali melonjak, masyarakat luas akan semakin dirugikan.

"Tidak boleh pandang bulu, tidak boleh juga kendur, karena ini untuk kesehatan masyarakat," ucapnya.

https://news.detik.com/berita/d-5254...605.1597993657

Contoh ketololan nyata ya seperti ini :