Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah yang sangat banyak padahal saat ini dalam situsi pandemi Covid-19 yang harus menjaga jarak.

Padahal sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswrdan pernah mengancam bagi siapa saja yang berkerumun akan ditindak tegas.

Namun sayangnya Anies tidak tegas dan tidak konsisten dalam menerapkan aturan terkait adanya pandemi COVID-19 itu. Bahkan Anies sendiri melanggar aturan tersebut dengan menemui Rizieq di kediamannya, beberapa jam setelah dia pulang dari Arab Saudi.

Terkait hal itu pegiat media sosial, Eko Kuntadhi (EK) ikut angkat bicara dan mempertanyakan adakah Social Justice Warrior (SJW) atau Pejuang Keadilan Sosial yang sudah bersuara terkait kerumunan tersebut.

"Adakah SJW lockdown yang sudah bersuara soal kerumunan Rizieq dan Anies?," tulis Eko Kuntadhi

Cuitan Eko pun direspon berbagai komentar oleh netizen. Berikut rangkumannya seperti yang terpantau Netralnews.com, Sabtu (14/11/2020).

@dignity27: Mmm itu parpol2 oposisi yg kmaren bacot2 lockdown kemana yah, termasuk si gabener yang wilayahnya sumber wabah..... Kok lepas tangan ga bersuara malah selalu beri izin demonstrasi hingga resepsi pernikahan..

Ooh iya ada pakar ekonom  juga  yg minta lockdown ga komplain..

@77bayoe: SJW lockdown lemah syahwat ngadepin gerombolan siberat 

@Muljati: Mingkem, tak ada pernyataan apa pun, mungkin takut digeruduk ribuan kadrun radikal.

@ariyfebri1: Sjw itu sih beraninya cmn sam Jokowi dn terawan...berisiknya minta ampun... Apalagi para epidemiolog UI dan dokter2 IDI ahli kritik itu...pedes bener klw kritik pemerintah..tp diem aja liat kerumunan massa kmarin..

@Alwdhean: PSBB cuma berlaku untuk warga lain. Sedangkan ada komunitas tertentu yang mendapatkan 'Dispensasi dan kelonggaran yang permisif'. Kalau pertumbuhan pasien Covid-19 bertambah, kenapa harus seluruh warga DKI yang diwajibkan ikut peraturan?

https://www.netralnews.com/peristiwa...zieq-dan-anies

Koplakkk bisa2 nya ada keistimewaan kasta ulama di NKRI. Salah yang milih pemimpin pro aliran keras jadi begini. Pusat tidak bisa intervensi izin2 yang diberikan Kepala daerah. Kelemahan pilkada langsung itu aturan hukum perda/pergub dan otonomi daerah dan bebasnya demokrasi daerah dari pusat.

Sayang omnibus law hanya untuk intervensi ekenomi seperti kurangi kewenangan izin2 kepala daerah. Tapi selama Jokowi pro semua agama dan koalisi DPR MPR dipimpin trio PDIP, Golkar dan Gerinda, maka tak akan ada UU yang berubah secara radikal atau kebijakan yang terlalu pro satu agama seperti RUU larangan alkohol. Jokowi kini hanya perduli membangun ekonomi karena UU keinginannya seperti UU Omnibus Law, UU Revisi Utang PDB akibat Corana hingga UU KPK sudah jalan.