POTENSI BISNIS - Undang Undang (UU) Cipta Kerja dalam rangkaian hukum Omnibus Law telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Hal ini memicu reaksi masyarakat Indonesia.

Tak terkecuali ekonom ulung, Faisal Basri ikut menyoroti pengesahan Undang Undang Cipta Kerja yang telah disahkan.

Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu, Begini Cara Tenaga Kesehatan Lindungi Diri dari Covid-19, Ternyata...

Disebutkan bahwa satu diantara tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja yakni untuk menaikkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Faisal menyoroti bahwa investasi di Indonesia tidak bermasalah bahkan jika dilihat kembali investasi di Indonesia telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah.

Pernyataan itu ia ungkap pula melalui akun Youtube Najwa Shihab yang diunggah pada Rabu, 7 Oktober 2020.

"(Investasi Indonesia, red) hampir sama dengan India, hanya dibawah Vietnam itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat peranan investasi terhadap PDB, itu Indonesia tertinggi sepanjang sejarah di era Pak Jokowi. Tinggi 34 persen dari PDB, tertinggi sebelumnya tidak pernah di atas 30 persen," ujarnya.

Di ASEAN pun, menurut data yang dibawa oleh Faisal Basri, Indonesia telah mencapai posisi tertinggi terhadap PDB-nya.

"Jadi tidak ada masalah dengan investasi. Indonesia yang masuk top 20 sebagai penerima investasi di dunia. Vietnam tidak masuk, Indonesia adalah negara yang paling atraktif," ujarnya.

Sebelum pandemi virus corona baru (Covid-19) dan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, Faisal Basri menyebut bahwa investor asing sudah tertarik untuk menyalurkan dana ke Indonesia.

"Investor dari Korea sebelum ada pandemi dan sebelum ada Undang-Undang ini (Omnibus Law, red) akan datang. Sekarang Pak Luhut menarik investor dari China luar biasa, segala bikin pabrik itu tanpa Omnibus, kan gak masalah," tambahnya.

Ia pun merasa aneh bahwa investasi dijadikan salah satu faktor disahkannya aturan tersebut.

"Kok jadi aneh gitu investasi tidak masalah kok katanya untuk investasi. Tidak masuk akal," pungkasnya.

Menanggapi komentar Ekonom Faisal Basri, Kepala BPKM, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa justru Omnibus Law dibuat untuk mencegah adanya korupsi yang terbukti marak terjadi antara pengusaha dengan kepala daerah saat meminta izin perihal tempat.

Baca Juga: Cek Fakta : Kader PDIP Bentak Kata Kasar Gatot Nurmantyo, Kopasus Mulai Bergerak

Menurut Bahlil hal tersebut dapat dicegah saat UU Cipta Kerja kini disahkan.

"Tata laksana terhadap aturan yang tidak sinkron itu muncul dan potensi pertemuan orang-orang itu melahirkanlah indikasi korupsi. Justru dengan UU Omnibus Law ini maka ada sebuah proses pencegahan terjadinya korupsi untuk meningkatkan daya saing ICOR," ujarnya.

Sebelumnya Faisal Basri sempat menganalogikan bahwa investasi di Indonesia sama dengan makan bergizi tapi tak pernah kenyang.

Sebab meski investasi tersebut cukup tinggi, tapi hasilnya tak terasa karena banyak 'cacing- atau koruptor di Tanah Air.

Bahlil menanggapi, bahwa diciptakannya Omnibus Law tersebut mampu meminimalisir tindakan korupsi seperti yang disinggung Faisal Basri.

"Undang-Undang ini untuk meminimalisir agar itu tidak terjadi makanya sentranya lewat OSS (Operations support system) semua. Jadi sebenarnya Undang-Undang ini sejalan," pungkasnya.***

https://potensibisnis.pikiran-rakyat...l-basri?page=3

Karena akan resesi pak?? Semua sudah resesi. Investasi era saat ini yang sebelumnya tinggi jelas karena kemudahan izin era jokowi semakin bagus, tapi itu belum cukup

Kemarin 33 perusahaan raksasa keluar dari cina,,23 ke vietnam sisanya malaysia, singapur. Indonesia yang begitu luasnya hanya gigit jari alias dapat nol. Harus dipepet terus ambil keuntungan dari 2 negara ekonomi super seperti cina, eropa dan usa. Masa dikangkagi malaysia? Indo sekarang raksasa Nikel harus dihilirisasi join cina demi pasokan litium terbesar untuk mobil listrik dunia.

Padahal infrastruktrur listrik tol bbm sudah ready, belum cukup. saatnya regulasi perizinan dan birokrasi dipangkas besar2an dan selanjutnya potong pajak buat perusahaan dan umkm agar tetap eksis dan ekspansi saat resesi ini. Common sense nya mana faisal. Pengusaha buruh harus sama2 ambil jalan tengah, buruh cukup manjanya tiap tahun kenaikan ump.

Peraturan dan kebijakan harus masuk akal dan universal ikuti negara maju lain sesuai perkembangan zaman.Semua negara berlomba investor masuk agar ihsg rupiah defisit bagus. Jangan malah terbang 300 triliyun seperti psbb total dki ternyata psbb biasa.