Peringatan Keras PKB ke Habib Rizieq soal Klaim Pulang Pimpin Revolusi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 05:02 WIB



Abdul Kadir Karding Foto: Abdul Kadir Karding (Tim detikcom)

Jakarta - PKB memberikan peringatan keras terkait kabar imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, segera pulang dan memimpin revolusi di Tanah Air. Jika revolusi yang dimaksud adalah pernyataan perang, PKB mengingatkan Habib Rizieq akan berhadapan dengan pemerintah hingga rakyat Indonesia.

"Tapi kalau revolusi dalam konteks misalnya semacam pernyataan perang, tentu harus berhadapan dengan pemerintahan, TNI, dan polisi, dan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Karena bagi kami, tidak ada masalah hari ini, bangsa kita nggak ada masalah, bahwa ada dinamika-dinamika politik yang terjadi saya kira hal-hal yang wajar, yang saya kira musti dicari solusinya," kata anggota Komisi I DPR RI F-PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Selasa (13/10/2020).

"Bahwa kemudian ingin memimpin revolusi, kalau yang dimaksud revolusi dalam artian perubahan mendasar dengan cara-cara damai, saya kira ke arah yang baik silakan, nggak ada masalah," ujar Karding.

Soal kepulangan Habib Rizieq, Karding menilai imam besar FPI itu mempunyai hak untuk kembali ke Indonesia. Namun, dia tak tahu soal pencekalan Habib Rizieq.

"Saya sih tidak tahu persis ya posisi cekal daripada Habib Rizieq, tetapi sebagai warga negara Indonesia, beliau berhak datang kembali ke Indonesia," imbuhnya.

Sebelumnya ada kabar soal Habib Rizieq Syihab yang diungkap Ketum FPI dari mobil komando demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja. Ketum FPI KH Ahmad Shabri Lubis menyatakan Habib Rizieq akan segera pulang ke Tanah Air.

"Imam besar Habib Rizieq Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi," kata Shabri dari atas mobil komando, Selasa (13/10).

Sementara itu, soal surat pencekalan, Menko Polhukam Mahfud Md mengaku belum mengetahui adanya surat tersebut. Dia mengaku akan mengecek kebenaran surat pencekalan.

"Saya belum tahu surat pencekalannya kayak apa, kan pasti surat pencekalan itu ada masalah yang disebutkan kenapa harus dicekal. Tapi saya belum tahu," ujar Mahfud di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2019).

Mahfud menyebut dirinya akan terlebih dulu mencari tahu benar-tidaknya ada surat tersebut. Dia juga mengatakan akan mengecek masalah yang terjadi dalam surat pencekalan.

"Kita pelajari dulu kasusnya ya, saya tidak tahu persis apa masalahnya kenapa dicekal dan sebagainya. Kan sudah lama isu itu ya, kok baru sekarang suratnya ada, saya tidak tahu juga," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan Habib Rizieq memiliki hak yang sama dalam perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia. Namun, dia juga menyebut negara memiliki hak untuk mempertahankan eksistensinya.

"Dia kan warga negara, harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama. Tapi juga negara punya hak-haknya untuk mempertahankan eksistensinya," kata Mahfud.

(rfs/knv)

https://news.detik.com/berita/d-5212...impin-revolusi