Bukan SBY, Inilah Sosok yang Membiayai Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Para Mahasiswa

Rere Radilla
12 Oktober 2020, 09:26 WIB



Foto Marzuki Ali. Foto: IG @marzukiali/portalsurabaya /


PORTALSURABAYA.com - Akhir-akhir ini masyarakat menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang di sahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober minggu lalu. Penolakan tersebut berujung pada aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia.

Usai demo dilakukan oleh sebagian kalangan masyarakat yang menentang UU Cipta Kerja, muncul kabar jika demo yang dilakukan masyarakat didanai oleh pihak tertentu.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap dipojokkan sebagai dalang serta membiayai demo menolak UU Cipta Kerja. Menanggapi hal ini, Mantan DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Alie buka-bukaan mengenai siapa dalang dibalik unjuk rasa yang sebenarnya.

Marzuki Alie mengaku dirinyalah yang mendanai para mahasiswa dalam aksi turun ke jalan sebagai bentuk upaya menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Diketahui, Marzuki Alie merupakan Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, Sumatera Selatan. Ia mendukung penuh aksi mahasiswa yang melakukan demo menolak Omnimbus Law UU Cipta Kerja.

Selain dukungan, Marzuki Alie memberikan fasilitas terhadap mahasiswanya berupa menyiapkan uang makan untuk yang mengikuti demo

"Mahasiswa ikut demo kita fasilitasi, datang ke kampus, kita kasih uang makan agar mereka tidak terpengaruh orang luar yang kasih nasi bungkus," ucap Marzuki dikutip Portalsurabaya.com dalam konferensi pers virtual pada Jumat 9 Oktober 2020.

Ia terbuka kepada mahasiswanya yang menentang kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah, terlebih kebijakan tersebut dinilai tidak pro kepada masyarakat.
"Di sinilah kita memberikan kesempatan untuk berbicara di publik dan berpikir sosial masalah negara, bukan hanya di kampus," katanya.

Sebelumnya, dengan tegas Marzuki Alie menolak pengesahan Omnimbus Law tersebut.

Ia menyoroti klaster pendidikan yang ada dalam Omnnimbus Law UU Cipta Kerja. Ada pasal yang ia fokuskan untuk perizinan lembaga pendidikan harus berbadan izin usaha (PT).
"Artinya, pendidikan jadi komersiil. Padahal, pendidikan ini menjadi tanggung jawab negara," jelasnya.

"Kami juga sudah mengutus orang untuk ke DPR agar klaster pasal pendidikan ini dikeluarkan atau judicial review ke MK," imbuhnya

Dulu, ketika ia diukur sebagai Ketua DPR RI, setiap individu yang berunjuk rasa serta menyampaikan atau tidak akan pernah ditolak olehnya.

"Saya selama mengabdi sebagai Ketua DPR setiap orang demo saya panggil yang demo itu, saya dengarkan apa yang mereka mau," katanya.

Kenapa harus takut, itu adalah adik-adik kita, anak-anak kita, temui saja. Semua yang penting adalah komunikasi, "tutupnya. ***
https://portalsurabaya.pikiran-rakya...hasiswa?page=3