FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Partai Demokrat merasa perlu mengambil sikap pasca adanya pernyataan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut adanya tokoh sentral dibalik pergerakan rakyat yang melakukan aksi demo menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Cikeas semakin terpojok dengan munculnya tudingan di media sosial bersifat fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).



Cikeas disebut danai aksi demontrasi 8 Oktober kemarin yang berujung kerusuhan dan pengrusakan sarana umum di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Ossy Dermawan menegaskan bahwa pernyataan Aksi dan Gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoax serta tidak berdasar.

Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker.

Dengan banyaknya gempuran fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat pasca insiden walkout di Sidang Paripurna 5 Oktober lalu, maka partai besutan SBY itu akan menempuh jalur hukum.

Partai Demokrat memang menolak disahkannya RUU Ciptaker sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020. Legislator Demokrat memilih walkout sebagai bentuk protes dan tidak ingin terlibat dalam pengesahannya.

“Sikap berbeda menolak UU Ciptaker ini juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh ormas seperti NU dan Muhammadiyah, akademisi, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Mahasiswa serta beberapa kepala daerah,” jelasnya dalam siaran pers, Jumat (9/10/2020).

Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga telah menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa. Ini menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara.



“Benar dalam arahan tanggal 7 Oktober 2020 itu, Ketua Umum juga meminta para anggota DPRD untuk menerima para pendemo di kantor DPRD nya masing-masing, dengan tujuan agar aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan baik, sehingga para pendemo tidak melakukan tindakan anarkis karena suaranya tidak tersalurkan,” urai Ossy lagi.

Fraksi Partai berlambang mercy ini juga telah mengirim surat kepada Ketua DPR RI prihal permohonan permintaan Dokumen RUU Cipta Kerja, karena pasca disahkannya RUU tersebut menjadi UU, secara resmi Fraksi Partai Demokrat belum mendapatkan dokumen UU Ciptaker yang telah disahkan tersebut.

Padahal lazimnya, jika RUU tersebut akan disahkan menjadi UU, setiap Fraksi di DPR RI akan menerima dokumennya. Faktanya, banyak dokumen yang berseliweran di ruang publik namun tidak diketahui mana yang versi finalnya.

“Kami berniat untuk mempelajari dokumen final tersebut secara utuh, agar dapat diketahui substansinya secara lengkap dan jelas, pasal per pasal, dengan tujuan untuk tidak membuat chaos informasi yang dapat membingungkan publik sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat pada pemerintah,” paparnya.

Partai Demokrat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoax dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam negeri. (endra/fajar)


Sumber :
https://fajar.co.id/2020/10/10/benar...krat/?page=all

Rakyat jadi bingung.

SBY udah buka suara soal ini ?