PDIP Nilai Pengakuan Gatot Dicopot Terkait Nobar G30S Memecah Belah Bangsa

Mantan Panglima TNI Jenderal (Pur) Gatot Nurmantyo. ©2018 Merdeka.com

PERISTIWA | 23 September 2020 19:24Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan, Wanto Sugito menyoroti pernyataan mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang menyinggung soal kebangkitan PKI dan akhir karirnya di dunia militer karena perintahnya menonton film G30S. Menurutnya, Gatot sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

"Saya prihatin dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Gatot Nurmantyo. Pak Gatot dengan segala hormat, kami menyesalkan berbagai pernyataan Bapak yang terus saja memecah belah bangsa, dengan membangkitkan trauma 1965," ujar Wanto, Rabu (23/9).

Dirinya kemudian membandingkan saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden. Dia mengatakan, Megawati tidak ada dendam pada Soeharto dan kroninya.

"Bahkan 14 Gubernur dari daerah penting diambil dari TNI karena kedepankan rekonsiliasi. Kemudian Bung Karno Proklamator Bangsa, selalu ada Bung Karno di dalam setiap perumusan dasar negara. Jadi PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang dan menjalankan falsafah bangsa Pancasila," tuturnya.

Wanto menambahkan, rakyat mencatat bagaimana tuduhan Gatot terkait ada kekuatan besar PKI yang berada di balik penghentian pemutaran film G30SPKI dan program pelurusan sejarah, ternyata tanpa bukti.

Termasuk sikap tuduhan berlebihan Gatot akan pencabutan TAP MPRS no XXXIII tahun 1967. Dimana pada masa pemerintahan Gus Dur adalah upaya untuk menghilangkan diskriminasi yang tapi pada akhirnya TAP MPRS itu tidak dicabut.

"Di balik tuduhan tidak mendasar itu sejak 1998 ada tokoh-tokoh besar seperti Letjen TNI Purn Muhammad Yunus Yosfiah, Prof Dr Juwono Sudarsono dan Presiden Habibie di mana pemerintahannya tidak mewajibkan kembali pemutaran film G30S PKI," tuturnya.

Wanto pun mempertanyakan Gatot yang terikat Sumpah Sapta Marga dan harusnya mengedepankan persatuan bangsa. Dia bilang, rakyat makin cerdas melihat mana pemimpin yang menyatukan dan memanfaatkan tragedi masa lalu untuk kepentingan politik praktisnya.

"Pak Gatot mohon maaf, bukankah Bapak masih terikat pada Sumpah Sapta Marga? Alangkah baiknya jika Bapak meneladani kepemimpinan Panglima Besar Sudirman daripada membuat pernyataan yang bernada menghasut," jelasnya.

Gatot Habis Masa Jabatan Panglima TNI

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira membantah Gatot Nurmantyo yang mengaku dicopot sebagai Panglima TNI karena instruksi jajaran TNI supaya nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.

Andreas yang ketika pergantian Gatot berada di Komisi Pertahanan DPR RI, menjelaskan bahwa Gatot memang sudah memasuki masa pensiun. Tepatnya pada Desember 2017, Istana mengirim nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai pengganti Gatot.

"Pak Gatot Nurmantyo memang sudah habis mabis jabatan, tinggal 3 bulan lagi. 3 bulan menuju pensiun memang sudah waktunya," ujar Andreas kepada wartawan, Rabu (23/9).

Andreas menilai Gatot hanya mencari sensasi dengan menyebar isu dicopot karena instruksi film G30S/PKI. "Beliau mungkin mau cari sensasi," imbuhnya.

Dia mengaku tidak tahu menahu siapa kader PDIP yang mengingatkan Gatot akan dicopot gara-gara instruksi tersebut. Andreas menegaskan, pergantian Panglima itu bukan sesuatu yang luar biasa.

"Saya tidak tah. Tapi soal jabatan kan bukan milik perseorangan. Kalau atasan melihat yang bersangkutan tidak sesuai lagi dengan posisi yang dijabat, ya diganti. Hal yang biasa, bukan luar biasa," ujarnya.

"Jadi tidak perlu lah menempatkan diri seolah jabatan itu milik pribadi, sehingga kalau diganti itu menjadi tangisan kerugian bagi rakyat. Masyarakat juga biasa-biasa saja ketika beliau diganti. Karena memang sudah waktunya diganti, juga tidak ada yang luar biasa sehingga beliau harus dipertahankan di jabatan itu," lanjut Andreas.

"Dua tahun menjadi panglima udah panjang Iho, kok seperti tdk bersyukur gitu?" pungkasnya.

Pengakuan Gatot Nurmantyo

Diberitakan, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menceritakan akhir karirnya di dunia militer. Dia mengaku dicopot oleh Presiden Joko Widodo setelah memberikan perintah kepada jajaran TNI untuk wajib menggelar nonton bersama film G30S.

Sebelumnya, Panglima TNI periode 2015-2017, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengisahkan mengapa ia dicopot dari jabatannya di penghujung 2017. Padahal, ia harusnya masih berkarier di TNI sampai masa pensiun akhir Maret 2018.

"Saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saya PDI menyampaikan 'Pak Gatot hentikan itu' kalau tidak pak Gatot akan diganti," ujar Gatot dilihat dari tayangan Youtube pada Rabu (23/9).

Gatot tidak menggubris peringatan itu. Dia meyakini ada tanda-tanda kebangkitan PKI. Sehingga merasa perlu memberi perintah mewajibkan menonton film G30S. Karena perintah itu, Gatot menyebut langsung dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI.

"Saya bilang terima kasih, tapi justru saya gas karena ini benar-benar berbahaya dan benar-benar saya diganti," kata Gatot. (mdk/ray)

Baca juga:
Gatot Nurmantyo Mengaku Dicopot dari Panglima TNI Gara-Gara Instruksi Nobar G30S
CEK FAKTA: Tidak Benar Gatot Nurmantyo Janji Beri Gaji Rp5 Juta Jika Jadi Presiden
Menggebrak Lewat KAMI, Gatot Nurmantyo Tak Takut Karier Menantunya di TNI 'Dihabisi'
Gatot Nurmantyo Ungkap KAMI Merupakan Respons RUU Haluan Ideologi Pancasila
KAMI Bantah Gatot Nurmantyo Keluarkan Uang untuk Deklarasi

Lebih lanjut, Gatot menuding tanda-tanda kebangkitan PKI masih terlihat. Yaitu dengan penetapan hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni.

"Selanjutnya semakin nyata sekarang ini pada saat saya menjabat mengganti hari kelahiran pancasila 1 Juni. 1 Juni ini adalah konsep trisila dan ekasila yang disampaikan Bung Karno. Maka mereka sudah investasi dulu. Jadi secara tidak langsung hampir seluruh bangsa memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni," kata dia.

Gatot menuding ada upaya mengganti Pancasila dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Karena dalam Pasal 29 UUD 1945 menyatakan dasar negara berketuhanan maha esa. Sementara, RUU HIP mengganti itu menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Ini adalah manifesto disampaikan DN Aidit pada tahun 1963. Jadi kalau Pancasila ini akan diubah sedangkan dalam pembukaan UUD 1945 dasar negara adalah ketuhanan yang maha esa dan seterusnya Pancasila ini. Kalau Pancasila diganti berarti kita mengubah pancasila ini. Siapa lagi kalau bukan itu adalah PKI. Bahkan sekarang pun tidak dihapus hanya ditunda saja, mereka bersikeras seperti ini," klaim Gatot.


https://m.merdeka.com/peristiwa/pdip....html?page=all

ini orang pernah adu domba TNI dengan Polri mengenai pembelian senjata. Menolak lupa