INDUSTRY.co.id - Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau PSBB  mulai Senin esok (14/9) yang mendatangkan pro kontra di tengah masyarakat.

Menurutnya, rencana Anies secara mendadak tersebut sebagai kesalahan tata kata.

"Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu," kata Mahfud dalam seminar daring seperti dilansir redaksi dari Antara pada Minggu pagi (13/9).

Dikatakannya, sejak awal pemerintah pusat tahu bahwa DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB. Namun, Anies 'menarik rem darurat' secara tiba-tiba, ini yang menjadi persoalan.

"Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diberikan, ya, sudah lakukan. Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya, melainkan rem daruratnya," jelasnya.

Menurutnya, daerah mrmang memiliki kewenangan menerapkan PSBB. Namun, kebijakan harus juga dapat diterapkan dalam range tertentu.

"Misalnya, di daerah tertentu PSBB dilakukan untuk satu kampung. Di sana, diberlakukan untuk satu pesantren. Di sana, diberlakukan untuk pasar, begitu," jelas Mahfud.

Ia juga mengakui sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sudah menjalankan hal yang sama. Namun, tata kata Anies saat mengumumkan PSBB mengejutkan perekonomian.

"Seakan-akan (PSBB yang akan diterapkan) ini baru. Secara ekonomi, kemudian mengejutkan," ucapnya.

Akibatnya, kata Mahfud, setelah PSBB total diumumkan, esoknya, pukul 11.00 WIB para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp 297 triliun dari pasar modal.

"Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya (yang diumumkan PSBB) itu 'kan perubahan kebijakan," pungkasnya.

Baca Selengkapnya:
https://www.industry.co.id/read/7391...an-tata-negara