Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono curiga Gubernur Anies Baswedan memiliki motif politik dibalik rencananya menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurutnya, wajar jika ada kecurigaan itu.
Gembong mengatakan bahwa saat ini semua pihak tengah mengintegrasikan kebijakan antara sektor kesehatan dan ekonomi. Namun, Anies justru ingin menerapkan PSBB dengan ketat.

"Kebijakan penerapan PSBB ketat di Tengah situasi kebijakan terintegrasi antara pencegahan Covid-19 dan ekonomi terasa lebih mencerminkan Sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai politisi," kata Gembong lewat siaran pers, Sabtu (12/9).

"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif Politik lain di balik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," tambahnya.

Lihat juga: PDIP Desak Anies Baswedan Batalkan PSBB Total
Gembong menegaskan bahwa pemberlakuan PSBB secara ketat hanya akan merugikan masyarakat kecil yang bakal terdampak perekonomiannya. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta juga tak mengeluarkan solusi untuk menanggung itu.

"Di masa pandemi Covid 19 ini, Gubernur Anies Baswedan sungguh-sungguh harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan," kata Gembong.

Gembong juga mengatakan bahwa peningkatan kasus positif corona di Jakarta masih terus terjadi lantaran Pemprov DKI belum bekerja maksimal.

Apabila PSBB ketat kembali diterapkan pun tidak bisa menjamin penularan akan menurun.

"Bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yg harus ditanggung oleh masyarakat," kata Gembong.

Oleh karena itu, Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta meminta Anies untuk membatalkan rencana penerapan PSBB. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan PSBB mulai 14 September hingga 2 pekan ke depan.

Rencananya, Anies hanya membolehkan 11 sektor perekonomian yang boleh tetap beroperasi. Sisanya harus dilakukan di rumah atau tidak ada kegiatan perkantoran. Area-area publik juga akan ditutup atau dibatasi demi menekan laju penularan virus corona.

sumber

****
Warganet Curigai Motif Politik PDIP di Balik Penolakan PSBB Total DKI