Direktur Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai kalau ada kepala daerah yang mengambil kebijakan menarik rem darurat merupakan sebuah kegagalan sebagai pemimpin.

Apalagi, kata dia kalau kebijakannya cuma dijadikan panggung politis bukan murni kesadaran dan perkembangan kesehatan semata.

Hal itu diungkapkan mas Toto sapaan akrabnya lewat akun resmi twitternya @yunartowijaya seperti dilansir Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Ketika ada kepala daerah tarik rem darurat ya berarti dia sadar telah gagal akibat ugal-ugalan... Hal positif kalo ini adalah bentuk kesadaran buat progress lbh baik, menyesali dulu tidak melarang kerumunan demo hingga car free day, jadi sampah kalo cuma dijadikan panggung buat nampang n tampil sekedar beda...

Sontak cuitan Toto langsung memantik perdebatan di lini massanya. Perdebatan pun memunculkan sebuah diskusi tajam. Berikut rangkuman para netizen.p0

@herminyudip, menulis, “klo standar gagal kepala daerah karena menarik rem darurat gmn ukuran gagal presiden ??.”

@yunartowijaya, membalas, “saya lg bahas keberhasilan psbb/psbb transisi, anda tau kewenangannya itu ada di level apa?.”

Seperti diketahui pada bulan Mei juru bicara pemerintah pernah menjelaskan terkait penanganan COVID-19. Achmad Yurianto mengatakan pengawasan di pasar untuk membatasi kerumunan hingga membuka atau menutup pasar atau mall dan berbagai kebijakan lainnya oleh kepala daerah dilapangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"(Warga) ya tanggung jawabnya lah. Provinsi ya tanggung jawabnya gubernur, kabupaten tanggung jawabnya bupati, kota tanggung jawabnya wali kota, kan gitu," kata Yuri saat dihubungi, Jumat (22/5/2020).

Yuri mengatakan virus Corona kini sudah menjadi bencana nasional. Karena itulah, menurut Yuri, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam penanganan dan pencegahannya, termasuk urusan menertibkan warga.

"Kan nggak semua daerah itu harus diurusi dari pusat, pemerintah daerah kan ada. Itu kan semuanya udah jadi urusan pemerintah daerah kan bagaimana caranya membatasi. Kan nggak mungkin semuanya diurusi dari pusat kan," ujar Yuri.

"Semua (penanganan dan pencegahan), ini kan namanya bencana nasional, maka semuanya, semua pemerintah harus tanggung jawab, termasuk daerah yang tanda tangan setuju PSBB karema daerahnya jadi hostpot, kesalahan kebijakan di lapangan oleh kepala daerah ya harus berani bertanggung jawab kepada warganya," tegasnya.

https://www.netralnews.com/peristiwa...-jadi-panggung

Kali ini anies harus melakukan pengawasan dengan benar, jangan berpolitik terus menaikkan citra untuk pilpres, sementara warga DKI yang memang jutaan warganya adalah pekerja semakin menderita di ibukota metropolitan. Tirulah kota surabaya, pernah di cap gagal karena kotanya zona hitam tapi walikotanya pekerja keras dan sabar turun ke lapangan, bansos pun dijamin. Akhirnya warga nya pun terharu dan ikhlas ikuti protokol kesehatan dalam bekerja dan berdagang setiap hari hingga akhirnya kotanya membaik sekarang jadi zona kuning.