Memang mengesalkan, Indonesia yang plural, terus dianggap representasi satu agama saja. Apalagi kalau yang bersikap seperti itu adalah seorang kepala daerah. Ini terjadi di Sumatera Barat baru-baru ini. Seorang gubernur sampai melayangkan surat kepada Kominfo untuk menutup sebuah aplikasi yang di dalamnya ada Injil atau Alkitab berbahasa Minang.

Terus masalahnya di mana sih sebenarnya? Alkitab itu kan kitab sucinya orang Kristen. Kalau memang gubernurnya beragama Islam, ya enggak usah meng-install aplikasi itu, kan selesai. Kan tidak ada yang memaksa seseorang untuk meng-install.

Kedua, apa dengan Injil berbahasa Minang, semua orang Minang yang agamanya Islam akan terganggu keimanannya? Lha, meng-install saja tidak, bagaimana mau terganggu? Ketiga, berapa banyak sih orang Minang yang bisa bahasa Indonesia. Saya rasa 90 persen lebih lah orang Minang bisa bahasa Indonesia. Terus, kan ada Injil bahasa Indonesia. Apa mereka juga berpikirnya, Alkitab berbahasa Indonesia itu juga akan mengganggu keimanan orang Minang yang beragama Islam, yang bisa bahasa Indonesia? Kan kacau kan? Terus minta dihapus juga? Bagi saya itu persoalan memang terlalu mengada-ada.

Jika kita mau telusuri saja, Alkitab bahasa Minang balam bentuk PDF sudah ada sejak 1996. Bahkan dalam edisi cetaknya, sudah hadir jauh sebelumnya. Artinya, Alkitab itu dalam bahasa Minang dalam bentuk PDF tadi lahir dan sudah ada sebelum PKS dan PAN ada di Indonesia. Nah, sejak 1996, sudah berapa puluh tahun itu? Enggak ada juga orang Minang yang protes dengan keberadaan Injil berbahasa Minang. Lantas kenapa sekarang jadi masalah? Aneh kan?

Alasannya sih menurut mereka karena orang Minang beragama Islam. Bahkan Guspardi menyebut, orang yang bukan beragama Islam otomatis hilang keminangannya. Waduh, Guspardi lupa sejarah kayaknya nih. Sebelum Islam masuk Minang kan agama masyarakat Minang pasti macam-macam dong. Dan kerajaan-kerajaan yang dulu juga, misalnya Kerajaan Pagaruyung berubah dari kerajaan Budha menjadi kerajaan Islam. Tapi sebelumnya kan mereka juga orang Minang.

Selain Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, juga ada politikus PAN Guspardi yang mengangkat isu serupa. Mereka ini seolah mau menggesekkan persoalan agama yang sebelumnya enggak menjadi masalah, menjadi isu nasional.

Kalau statemennya bahwa orang yang bukan beragama Islam itu bukan orang Minang, terus dia mau menafikan nenek moyangnya sendiri yang dulu hidup di tanah Minang? Ulah kedua politikus ini sepertinya ingin mengecilkan arti pluralisme di Minangkabau.

Iya, sebagian besar masyarakat Minang sekarang ini agamanya Islam. Tapi, ya pasti enggak semua. Ada juga orang Minang yang beragama Kristen. Saya kasih contoh, ibunya artis film Jajang C. Noer, itu asli dari Gantung Siri, Solok. Dia itu penganut Katolik. Apakah kedua politikus tadi berhak mencabut hak sejarah dari ibunya Jajang C. Noer hanya karena dia beragama Katolik? Enggak bisa dong.

Jika saja protes terhadap Alkitab berbahasa Minang itu diajukan FPI atau HTI, ya saya mungkin maklum. Tapi ketika protes kayak gitu diajukan seorang kepala daerah dan politikus di Indonesia, kok jidat saya langsung mengkeret ya? Begini, seorang kepala daerah saat dilantik, dia bersumpah demi Allah untuk menjaga dasar negara Indonesia, Pancasila. Salah satu inti dari Pancasila adalah pengakuan pada keragaman Indonesia. Selain itu adalah kesamaan hak terhadap semua warga negara Indonesia tanpa membedakan agama maupun suku.

Toh, sebagai gubernur, Irwan Prayitno, dan sebagai anggota DPR, Guspardi, mereka ini kan digaji dari pajak rakyat. Ketika rakyat bayar pajak, kan enggak ditanya agama mereka apa. Ada yang Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan sebagainya. Masa mereka mau digaji dari pajak orang beragam agama itu, tapi kemudian mereka mau mendiskreditkan agama tertentu. Enggak benar.

Sebetulnya mereka tahu enggak sih, di Arab yang menjadi pusat kelahiran Islam, Injil juga dicetak dalam bahasa Arab. Saat misa atau kebaktian di gereja-gerja di Arab, pastor atau pendetanya juga mengucapkan kata yang sama, assalamualaikum. Sampai sekarang enggak ada tuh muslim Arab yang protes, khawatir imannya terganggu. Seperti yang direpresentasikan Gubernur Sumatera Barat itu.

Kalau menurut saya sih, ini akibat 10 tahun politisasi agama oleh PKS yang selalu menjajakan agama sebagai bahan dagangan. Seolah-olah Indonesia yang plural ini mau diringkus hanya untuk satu agama saja. Ya kita maklum PKS dan PAN. Kita sih sadar, sebentar lagi Sumbar mau Pilkada. Makanya di tengah pandemi kayak gini nih, yang kita lagi repot dengan segala macam problem, tiba-tiba isu ini dimainkan, naik lagi. Buat saya sih norak.

Dulu waktu ada politikus PKS nonton bokep di dalam ruang rapat paripurna DPR, apa Irwan juga menyurati Kominfo? Kayaknya kelakuan politikus PKS itu lebih menjijikkan dibanding kalau ada orang Minang Kristen yang baca Alkitab dengan bahasa Minang. Dia itu anggota DPR dan lagi rapat paripurna, sempat-sempatnya horni sendiri.

Tapi sudahlah. Kominfo Sumbar juga telah mencopot aplikasi itu sih dari Playstore. Ya kita mau bagaimana lagi? Yang bahaya, jika kekuasaan selalu digunakan untuk berlaku tidak adil kepada orang yang berbeda. Ini masalah. Bagi saya, cara-cara kayak begini sama saja korupsi kekuasaan. Yang sialnya, dianggap sebagai jalan dakwah. Saya sih cuma mengajak berpikir, kesimpulan berada di tangan Anda.

SUmur
https://www.tagar.id/gubernur-pks-po...-bahasa-minang

Saran ane jok, biarin wilayah kadrun ini dibatasin/dikurangin aja bantuan anggaran negara, kaga usah bangun infrastruktur buat investor.. biarin aja lama2 mati perlahan ekonominya dan tokoh2 munafik korup ini. Puluhan tahun sumbar kaga ada kemajuan karena warganya bego2 bebal fanatik lagi diprovokasi politik identitas by phelerKS, sama seperti di Sumut medan 10 tahun si gatot pks,jabar 10 tahun aher pks,, kemajuan kaga ada, malah maen2 agama dan korupsi. Kaga akan bs berubah, malah melahirkan banyak kadrun2 perusak politik identitas SARA pemecah bangsa.Biar aja wilayah ini mampus sendiri itu sudah. Bangun Jateng, Kaltim, Papua dan lainnya..


Eniwai kadrun tolol laporkan puan cucunya sukarno, bahaha.. satu2 nya perempuan yg paling kuat dan berkuasa dalam dunia politik indonesia sebagai ketua dpr. Anggota dpr itu punya hak imunitas droon dron baik ciann de lu