Jakarta, CNN Indonesia -- 

Sebanyak 16 ribu orang meneken petisi menolak pemberlakuan ganjil genap bagi sepeda motor di Jakarta, di laman change.org. Petisi yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini, dibuat oleh warganet bernama Freddy Sinurat dengan tajuk 'Tolak Pemberlakuan Ganjil Genap Prematur'.

Sampai pukul 18.32 WIB petisi sudah diteken 16.759 orang. Dalam petisi Freddy bercerita dirinya adalah pengguna kendaraan umum. Namun, karena takut tertular virus corona, ia sekarang memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Lihat juga: Anies Terbitkan Pergub Ganjil-Genap Motor di DKI

"Kalau ganjil genap kembali diberlakukan, sama saja dengan memaksa warga kembali pakai angkutan umum. Padahal, ada keterbatasan jumlah kendaraan angkutan umum dan kurangnya kedisiplinan penumpang," kata Freddy dalam tulisannya di change.org.


Ia mengakui wabah Covid-19 telah membuat jalanan di ibu kota semakin padat. Orang-orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Namun, kata Freddy, kepadatan lalu lintas jauh lebih baik ketimbang harus berdesakan di kendaraan umum di masa pandemi.

"Lebih baik warga terlambat tiba di rumah karena kepadatan lalu lintas daripada berdesakan di terminal, stasiun, halte, dan di kendaraan atau angkutan umum," jelas dia.

Lihat juga: Aturan Ganjil Genap Motor Dinilai Bukan Solusi Tekan Covid-19

Menurut Freddy, Anies lebih baik memberlakukan kebijakan 50 persen bekerja dari kantor daripada memaksakan ganjil genap bagi motor. Kemudian, ia meminta agar pemerintah memaksimalkan fungsi pengawasan di perkantoran.

"Karena itu, saya membuat petisi ini kepada Pak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk tidak memberlakukan aturan ganjil genap sampai angka kasus Covid-19 di Jakarta menurun," tegas dia.

Terakhir, ia meminta agar Anies lebih memperhatikan nasib masyarakat yang aktif bekerja. Menurutnya menggunakan kendaraan pribadi ke kantor akan mengurangi risiko penularan.

"Janganlah membenturkan warga masyarakat dengan risiko yang belum ada solusinya, penyakit yang belum ada obatnya," tutup dia.

Lihat juga: Alasan Pemprov DKI ingin Terapkan Ganjil Genap Sepeda Motor

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberlakukan kebijakan ganjil genap bagi kendaraan motor.

Aturan ganjil genap sepeda motor tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Belakangan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menerangkan penerapan ganjil genap untuk sepeda motor belum akan dilakukan sampai nanti dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...ap-motor-anies

Menunggu warga 5 ribu orang /hari positif, tutup perbatasan bodebek bud itu solusinya. Kecualikan warga bodebek karyawan perusahaan BUMN dan pemerintah pusat yang harus pakai kartu identitas. Ide kok peti mati, patung dipakein masker, media jerman sudah ketawain kekonyolan abud tuh.





cuma 7000 dites, positif 1000 orang