JAKARTA,- Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu membantah tudingan aktivis 98 meminta jabatan Komisaris BUMN kepada Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jendral PENA 98 ini menyebut bahwa Jokowi pernah berjanji untuk mengangkat para aktivis 98 yang memiliki kemampuan untuk menjadi komisaris BUMN dan duta besar (dubes).

"Presiden Jokowi pernah berjanji untuk mengangkat para aktivis 98 yang memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN, duta besar (dubes) dan menteri," kata Adian dalam acara bincang live streaming di youtube bertajuk "Buka-Bukaan Bersama Adian Napitupulu", Kamis (23/7)

Adian membeberkan aktivis 98 sebanyak 4 kali melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi sebelum pelantikan.

Dalam pertemuan itu, kata Adian, aktivis 98 menyampaikan kepada Jokowi bahwa ada banyak persoalan yang akan dihadapi ke depan. Jokowi kemudian meminta para aktivis 98 untuk membantunya.

Kemudian aktivis 98 bertanya kepada Jokowi apa yang bisa dibantu. Jokowi lantas meminta klasifikasi dan spesifikasi keahlian untuk menempati jabatan-jabatan publik.

"Jokowi menjawab bahwa aktivis 98 bisa membantu dengan terlibat aktif dalam pemerintahan antara lain bisa menjadi menteri, duta besar, direksi atau komisaris. Itu disampaikan secara terbuka dalam pidato presiden dihadapan 1000an aktivis 98," katanya.

Setelah itu, pada 30 Oktober 2019 Adian mengaku ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang meminta daftar nama dari aktivis 98.

Namun sampai sekarang, kata Adian, semua nama-nama yang disodorkan tersebut belum juga mendapat posisi. Saat menghadap Presiden Jokowi di Istana, Adian mengonfirmasi hal itu ke Presiden.

"Saya harus mengonfirmasi karena ini keinginan Presiden atau bukan. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada menteri BUMN, Erick Thohir," ujarnya.

Adian mengungkapkan, pada 27 April lalu, ia bertemu dengan Garibaldi Thohir atau disapa Boy Thohir yang merupakan adik dari Erick Thohir.

Namun, menurut Adian, pertemuan itu bukan atas inisiatifnya namun atas permintaan Boy Thohir melalui salah satu koleganya di DPR RI.

"Saya tidak kenal dengan Boy Thohir, jadi pertemuan itu melalui salah satu anggota DPR RI," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri juga Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Carlo Brix Tewu, dan membahas soal kritik Adian terhadap Menteri BUMN Erick Thohir dan membahas nama-nama calon komisaris BUMN dari aktivis 98 yang disodorkan Adian kepada Erick.

"Tapi sekali lagi saya tegaskan, kita diminta bukan meminta. Jangan dibalik-balik," ujar dia.

Adian menyebut, jabatan komisaris BUMN sarat kepentingan politik karena untuk posisi tersebut tak pernah ada pengumuman lowongan kerja secara terbuka.

Padahal, lanjut dia, kalaupun proses pemilihan komisaris BUMN berpedoman pada kompetensi, ada sejumlah kader partai koalisi pemerintah yang dianggap cocok mengisi posisi di perusahaan negara.

"Bisa dibilang semua titipan karena untuk duduk di 6000 - 7000 jabatan komisaris BUMN, tidak ada pengumuman lowongan kerja secara terbuka, semuanya melalui jalur khusus," bebernya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini juga mengkritisi pengangkatan sejumlah komisaris di BUMN oleh Erick Thohir. Adian menyoroti pemilihan komisaris dari kalangan milenial hingga para pensiunan.

"Kenapa Kementerian BUMN tidak memprioritaskan pemilihan komisaris dari unsur partai koalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kenapa lebih memilih pensiunan?," ungkapnya.

Adian juga menyoroti banyak komisaris BUMN yang rangkap jabatan

"Memangnya orang yang mampu tak ada di Indonesia. Tak ada orang pinter di Indonesia, kenapa cuma percaya sama orang itu-itu saja," cetusnya.

Adian juga membantah tudingan jabatan komisaris BUMN disebut bancakan politik. Dari data yang dimilikinya, sebelum perampingan BUMN, ada 6.000 posisi di BUMN, komisaris dan direksi.

"Kalau 10 persen orang parpol, itu baru 600 orang. Harus dilihat dulu isinya apa," ujar dia.

Lebih jauh Adian juga menunjukkan data soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal karyawan BUMN yang terjadi sejak awal pandemi covid-19. Dari data yang dihimpun, kata Adian, sejak bulan Februari - Juli 2020 sebanyak 3225 orang yang kena PHK hanya dari 9 BUMN.

Bila Presiden tak segera bertindak, ia memprediksi, di bulan Agustus atau September akan terjadi krisis lantaran pengangguran bertambah banyak.

"Bagaimana bila dari 900 BUMN, bisa-bisa 90 ribu orang kena PHK. Sebelum angkanya melonjak terus, Presiden harus do something, lakukan sesuatu. Marahlah bila memang tak mau melakukan reshuffle. Tapi bila reshuffle dianggap yang terbaik, saya setuju karena ini demi 250 juta rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia juga mengibaratkan di masa sulit seperti ini Presiden Jokowi harus memilih menteri yang double gardan atau 4x4 mampu melaju di segala medan, baik berlumpur atau mendaki.

Meski pelan, namun maju karena situasi sekarang tak landai dan tak rata.

"Jangan yang 4X2 karena tak tahan banting," cetusnya. (nie/*)

Sumber : Portal Jabar