Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan menang mudah dalam Pilkada Kota surakarta 2020. Sebabnya, nyaris semua partai politik di Surakarta mendukung Gibran maju menjadi orang nomor satu Surakarta tersebut. Publik menyoroti bagaimana Gibran mengantongi tiket untuk menjadi calon Wali Kota Surakarta. Majunya Gibran, Rocky Gerung meresponsnya.

Salah satu yang menyoroti soal fenomena Gibran ini adalah pengamat politik Rocky Gerung. 

Menurutnya majunya Gibran dalam Pilkada Surakarta menunjukkan praktik nepotisme, penyogokan politik yang begitu menonjol serta kebusukan politik begitu jelas.
Rocky Gerung merasa publik muak dengan kelakuan Jokowi mengondisikan pesaing Gibran, Ahmad Purnomo yang saat ini menjabat wakil Wali Kota Surakarta.


Rocky membaca Jokowi mengundang Purnowo ke Istana untuk memberitahukan tiket dari PDIP jatuh ke Gibran adalah upaya jelas penyogokan politik. Makanya dia tak heran, publik begitu menyoroti dinamika ini sampai-sampai menganggap ini peristiwa penting sampai mengalahkan publik pada perhatiannya pada isu buronan Djoko Tjandra.


“Jokowi sogok pesaing anaknya dengan mengundang ke Istana. Ini orang nggak lagi hitung macam-macam, ini bukan sekedar arogansi, tapi maksimum kebusukan politik, ultimum kebusukan politik,” jelasnya Rocky di saluran youtubenya

Praktik nepotisme jabatan publik bukan kali ini terjadi. Rocky mengingatkan publik pada nepotisme di zaman Orde Baru. Kala Pak Harto berkuasa, dia menunjuk anaknya Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial.


Pada saat masa otoriter itu, Pak Harto bisa mulus memberi jabatan Mbak Tutut. Namun bagi Rocky konteks nepotisme Pak Harto-Mbak Tutut berbeda dengan nepotisme Jokowi-Gibran. Dalam kasus Jokowi, dia di awal rezimnya berjanji tidak akan nepotisme serta tidak akan mendorong anak-anaknya ke politik. Tapi nyatanya lain.



“Dulu Pak Harto angkat Mbak Tutut, kita semua protes waktu itu. Tapi akhirnya kita mengerti karena saat itu sistemnya otoriter. Pak harto kita nilai lebih fair untuk kuasai infrastruktur politik tak ada oposisi, maka Mbak Tutut. ,Kalau dibandingkan, ya lebih otoriter Jokowi sebenarnya. Dalam sistem demokrasi terang benderang, Jokowi bermain di air keruh, mencari keuntungan dari jabatan politik. Sebut saja lebih totaliter dari sistem Orde Baru,” ungkap Rocky.

Rocky mengatakan majunya Gibran menjadi calon wali kota sebenarnya sah-sah saja secara kacamata hukum, tidak ada soal.


Namun perlu diingat, kata Rocky, di atas hukum politik ada moral politik. Makanya akal sehat publik menilai majunya Gibran itu berkaitan dengan nepotisme.

Seharusnya, Jokowi memberikan pendidikan politik bagi anak-anak muda dan generasi mendatang dengan tidak bernafsu mendukung Gibran mencalonkan sebagai wali kota.
“Maju saja setelah Jokowi selesai. Suruh saja magang dulu jadi ketua di kota. Ada pelajaran politik yang ditinggalkan baru nyalon. Ini perlihatkan PDIP sebagai partai modern hidup dalam old state. PDIP jadi partai old state, yang tak hitung moralitas modern dalam politik,” katanya.

Kotakkosong


Monggo silahkan  di iya kan atau dipisuh pisuh.  

Kalau menurut ane sih memang Nepotisme .   Huruf N dari KKN