Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memuji peran para teknokrat era Orde Baru dalam menentukan kebijakan fiskal. Hal ini disampaikan di sela acara bedah buku 'Terobosan Baru Atas Perlambatan Ekonomi' yang berlangsung Sabtu (5/7/20).

Buku itu ditulis Sri Mulyani dengan sejumlah ekonom senior lainnya. "Periode Orde Baru, teknokrat punya milestone [pencapaian] luar biasa. Dari mulai reformasi di bidang keuangan negara yaitu melalui balance budget di mana defisit hanya boleh dibiayai oleh utang yang berasal dari bilateral dan multilateral," kata Sri Mulyani, dalam bedah buku secara virtual, Sabtu (4/7/2020).

Kebijakan itu menurutnya berdampak pada adanya kedisiplinan dalam menjaga stabilitas. Selain itu, isu minyak dunia juga dimanfaatkan dalam menentukan kebijakan fiskal.

"Indonesia termasuk text book case yang bisa mengelola booming minyak tahun 79-80-an awal, menjadi program pembangunan yang menciptakan pemerataan pengurangan kemiskinan. Dengan berbagai macam inpres, pertanian dan lain-lain," tandasnya.

"Itu milestone teknokrat orde baru yang melakukan reformasi luar biasa," Sri Mulyani melanjutkan sanjungannya.

Pada saat Orde Baru, diluncurkan pula reformasi bidang perpajakan. Hal ini disebabkan oleh kesadaran bahwa perlu adanya upaya menggali penerimaan negara akibat harga minyak jatuh pada akhir tahun 80-an.

Sri Mulyani menambahkan, pada saat reformasi, kebijakan fiskal diambil dalam kondisi penuh turbulensi. Dia menegaskan, dalam masa yang sangat sempit, Indonesia banyak sekali membangun perundang-undangan baru di dalam semangat reformasi.

"You can named it, UU itu dari mulai UU Bank Indonesia menjadi independen, UU keuangan negara, perbendaharaan negara, UU BPK, UU hubungan keuangan pusat daerah, desentralisasi fiskal, UU perbankan, UU korporasi, UU persaingan usaha, itu semuanya adalah yang disebut pondasi dari ekonomi modern Indonesia," bebernya.

Semua itu harus dikerjakan dalam waktu singkat oleh Presiden BJ Habibie. Kemudian, beberapa presiden setelahnya harus melanjutkan amanat sederet undang-undang tersebut.

"Saya kebetulan menjadi menteri keuangan tahun 2005 akhir, hingga 2010, itu kalau orang Jawa bilang ketiban sampur. Karena banyak UU itu dibuat pada akhir 90-an dan awal 2000, dan implementasinya dimulai pada saat pemerintahan bapak SBY," ungkapnya.

Dalam pepatah Jawa, ketiban sampur artinya adalah tiba-tiba mendapat tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak diduga dan tidak dibuat sebelumnya.

"Kalau kita lihat dari fenomena itu, hanya dari historical timeline saja itu challenge-nya luar biasa. Bagaimana UU dibuat tanpa kita memikirkan nanti semuanya ketemu enggak, tapi kita harus jalankan karena itu adalah suatu keputusan politik yang sudah legitimate," lanjut Sri Mulyani.

(tas/tas)

link



Buku itu ditulis Sri Mulyani dengan sejumlah ekonom senior lainnya. "Periode Orde Baru, teknokrat punya milestone [pencapaian] luar biasa. Dari mulai reformasi di bidang keuangan negara yaitu melalui balance budget di mana defisit hanya boleh dibiayai oleh utang yang berasal dari bilateral dan multilateral," kata Sri Mulyani, dalam bedah buku secara virtual, Sabtu (4/7/2020).