JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya memahami amarah Presiden Joko Widodo terhadap kinerja para menteri saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020.

"Bagi Nasdem sendiri menyadari betul bahwa sikap amarah itu (Presiden Jokowi) adalah manusiawi sebagai kepala negara," kata Ali saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Ali menilai, para menteri bekerja dengan bersungguh-sungguh selama masa pandemi Covid-19, seperti dalam penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga.

Namun, kata dia, kinerja tersebut masih harus ditingkatkan dan perlu diselaraskan koordinasi antara satu menteri dan menteri lain agar tidak terjadi ego sektoral.

"Jadi itu yang kita lihat selama ini, memang masih perlu ditingkatkan, jadi masih perlu diselaraskan antara satu menteri dan kementerian lain," ujarnya.



Adapun mengenai ancaman reshuffle, Ali mengatakan, keputusan itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengganti menteri, termasuk saat pandemi Covid-19.

"Dia punya hak untuk melakukan reshuffle mengganti menteri yang menurut dia tidak mampu menyesuaikan ritme kerja dia, tidak mampu memenuhi ekspektasi Presiden. Itu hak prerogatif presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Ali juga mengatakan, keluhan Presiden Jokowi ini menjadi perhatian serius bagi Partai Nasdem.

Ia mengatakan, situasi saat ini, resesi global kemungkinan bisa terjadi sehingga para menteri dituntut bekerja di luar batas normal.

"Ya pasti kita perhatikan secara bersungguh-sungguh, karena memang situasi saat ini tidak bisa dianggap remeh," ujar Ali.

"Situasi saat ini yang saya pikir semua orang tahu bahwa resesi global pasti akan terjadi, sehingga cara kerjanya pun orang kerja dalam situasi yang tidak normal," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikam ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Dia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.

SUMBER