JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengakui sulitnya mengetahui angka pengangguran secara pasti untuk mengikuti program Kartu Prakerja.

"Saya perlu sampaikan ini, yang namanya data pengangguran itu enggak ada. Jadi, data BPS menyatakan angka pengangguran kita 6,88 juta, itu adalah survei bukan sensus. Jadi, tidak ada nama dan alamatnya siapa 6,88 juta itu," bebernya dalam webinar, Jumat (19/6/2020).

"Kemudian, kita juga harus melihat bahwa 74 juta dari 131 juta pekerja Indonesia itu kebanyakan di sektor informal. Kalau di sektor informal, sebagian besar tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya 22 juta," tambah dia.

Baca juga: Pemerintah: Kartu Prakerja Bukan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

Sehingga sebut dia, yang namanya pengangguran saja itu hanya proksi kalau menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.

"Yaitu mereka yang mengambil JHT atau berhenti mengiur karena dianggap sebagai orang yang kehilangan pekerjaan. Padahal belum tentu," lanjutnya.

Denni kembali menegaskan kesulitan dalam mengetahui secara pasti angka pengangguran. Apalagi program jaringan pengaman sosial (safety net) dalam bentuk pelatihan online memprioritaskan para peserta yang terkena PHK karena dampak pandemi Covid-19.

"Jadi bapak dan ibu, itu situasi data dari kita. Memang tidak ada data. Oleh karena itu, pilihannya adalah menggunakan Kartu Prakerja bagi yang lahir prematur di zaman yang salah," ucapnya.

Denni menyebutkan Program Kartu Prakerja sebagai program yang baru berusia sangat dini. "Ini masih bayi, banyak yang harus dilakukan agar bisa tumbuh kuat. Apakah ada alternatif lain untuk menyelamatkan kalangan menengah saat pandemi ini? Jika tidak ada, apakah status quo lebih baik?" tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Tekan Angka Pengangguran Agar Tidak Tembus Dua Digit

Modifikasi itu, kata dia, dilakukan oleh Pemerintah untuk menyikapi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Kartu Prakerja ini menjadi bantuan semi-BLT,” ujarnya.

Karena itu, agar BLT itu tepat sasaran, Misbakhun mengatakan pendaftar yang membutuhkan mendaftar langsung melalui situs daring yang disediakan Pemerintah.

Kemudian setelah mendaftar, mereka yang butuh BLT diharuskan melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan dalam KTP, dan juga mesti berswafoto bersama KTP-nya untuk diverifikasi menggunakan metode face recognition.

Sistem daring Kartu Prakerja itu juga secara otomatis mengonfirmasi data pendaftar ke situs Kependudukan dan Catatan Sipil, serta situs sistem informasi pendidikan nasional yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengonfirmasi tingkat pendidikan pendaftar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat memaparkan dari awal dibuka hingga Mei 2020, terdapat 9,4 juta orang yang mendaftar program Kartu Prakerja melalui laman prakerja.go.id.

Sementara untuk jumlah peserta yang lolos gelombang I dan II tercatat mencapai 456.265 orang. Bendahara Negara itu pun memastikan, seluruh peserta yang lolos gelombang I dan II telah mendapatkan pencairan dana insentif yang dijanjikan pemerintah.

Hingga akhir tahun, pemerintah menargetkan 5,6 juta peserta bisa menerima menfaat dari Kartu Prakerja, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Dari anggaran tersebut, setiap peserta mendapat insentif totalnya sebesar Rp 3.550.000.

Sumur
https://money.kompas.com/read/2020/0...page=all#page2

Janji kampanye yg sangat populer pas kampanye ya harus ditepati, jgn kyk oke oce si anu antara ada dan tiada Namanya juga kebijakan pemerintah saat kondisi kaga normal gini pandemi corona..

KPK,BPK juga harus kerja membantu mengawasi, mengevaluasi. Ada yg menyelewengkan tangkap seperti dana desa.

This