Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait alasan penunjukan perwira kepolisian sebagai komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah. Keputusan itu diambil karena ia ingin menyelesaikan masalah hukum yang kerap membelit BUMN.

Sebelumnya, Erick menunjuk Carlo Brix Tewu menjadi Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Carlo merupakan lulusan Akpol 1985, memiliki pengalaman di bidang reserse, dan berhasil menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang terlibat dalam pembunuhan tersebut bersama Tim Cobra.

Selain itu, pekan ini, ia juga mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Sejak 3 Maret 2020 lalu, Bambang menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut Erick, penunjukan ini untuk mendukung kelangsungan bisnis BUMN di sektor pertambangan yang kerap mendapat berbagai masalah yang berhubungan dengan hukum dan keamanan. Misalnya, konflik tanah, perizinan, hingga isu sosial masyarakat.

"Pemilihan pasti ada reason-nya (alasan). Pertambangannya misalnya, suka ada konflik tanah, perizinan yang tumpang tindih, isu sosial dengan masyarakat, jadi kami harus balance," ucap Erick dalam konferensi pers virtual, Jumat (12/6).

Erick menekankan hal ini dilakukan bukan sekadar membagi jabatan kepada tokoh tertentu. Namun, ia ingin memaksimalkan bisnis BUMN. Begitu pula dengan sumber daya alam Indonesia yang harus dilindungi.

Selain itu, menurut Erick, kebutuhan sosok yang ahli di bidang hukum dan keamanan sejatinya juga diperlukan di sektor lain, misalnya perasuransian.

"Sama juga kalau bicara asuransi, sekarang banyak isu penipuan, yang tanggung jawabnya sampai hari ini di masyarakat tidak dapat kepastian. Makanya, asuransi saya masukkan juga figur yang dekat dengan hukum dan keuangan, jadi balance," jelasnya.

Kendati begitu, Erick memastikan pemilihan komisaris tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Misalnya, bila sebuah BUMN memang membutuhkan ahli-ahli di bidang keuangan, maka akan dipenuhi pula sosok komisaris yang mengerti bidang tersebut.

"Jadi ada ahli untuk industrinya, keuangannya, tapi harus ada ahli di bidang social issue-nya juga. Ini yang kami coba balance (seimbangkan)," tuturnya.

Direksi dari Luar BUMN

Erick mengatakan pemilihan komisaris dan direksi BUMN terbuka untuk semua pihak. Syaratnya, memenuhi kriteria kebutuhan, memiliki akhlak, dan mampu mengejar target perusahaan.

Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan anggota direksi yang mumpuni, Erick membuka pintu bagi sumber daya manusia di luar BUMN. Hal ini sejatinya sempat dilakukannya dalam bursa pemilihan direktur utama Pertamina.

Erick mengaku sempat ada nama lain di luar Pertamina yang bersanding dengan Nicke Widyawati, direktur utama perseroan sebelumnya yang baru saja ditunjuk lagi olehnya. Namun, menurut Erick, Nicke tetap calon yang paling unggul untuk kembali memimpin Pertamina.

"Dalam kertas-kertas yang saya dapatkan, nama-nama tersebut tidak ada (dari direksi saat ini), tapi nama lain ada. Tapi Ibu Nicke masih terbaik," jelasnya.

Lebih lanjut, Erick memberi sinyal akan menghapus posisi direktur utama untuk perusahaan yang berada di bawah sub holding Pertamina. Tujuannya agar lebih fokus.

Kebijakan itu sudah diterapkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN), di mana posisi direktur utama hanya ada di PTPN III selaku pimpinan holding. Begitu pula dengan Semen Indonesia.

"Apakah di anak usaha akan ada dirut? Lihat saja tanda-tandanya, kan di PTPN tidak, di Semen (Indonesia) tidak ada. Ini saatnya kami konsolidasi," pungkasnya.

(uli/sfr)