Lebih dari dua dekade silam, rangkaian Tragedi Mei 1998 belum juga terselesaikan hingga saat ini.



Kerusuhan yang terjadi sekitar 12-15 Mei diawali dengan terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi, menyusul pengangkatan Soeharto sebagai Presiden RI untuk yang ketujuh kalinya dalam Sidang Umum MPR RI 1998.


Kemudian disusul kerusuhan dengan korban etnis Tionghoa, yang meluas pada 13-15 Mei 1998 terutama di Jakarta, Medan, Surakarta, dan Surabaya, yang diperkirakan menewaskan lebih dari seribu orang dan puluhan lainnya luka-luka.


Sejak dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM pada tahun 2005, tidak pernah ada tindak lanjut yang diambil oleh Kejaksaan Agung, untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi.


"Kerusuhan Mei 1998 telah menjadi penanda kelam dalam sejarah reformasi politik di Indonesia. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta yang dirilis pada November 1999 mencatat selain korban tewas dan luka-luka, juga terdapat tindak kekerasan seksual yang sistematis terhadap 85 perempuan etnis Tionghoa dalam periode 13-15 Mei 1998," kata Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar dalam keterangannya, Selasa (12/5).





"Peristiwa tersebut telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarganya, serta menjadi preseden buruk dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara," lanjut Wahyudi.


Pemerintah Indonesia telah berulang kali berjanji akan menyelesaikan kasus kerusuhan Mei 1998, meskipun pada akhirnya tidak pernah ada langkah konkret yang dilakukan.


Sementara itu, Kejaksaan Agung selalu mengulang-ulang alasan yang sama untuk tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan, tanpa berupaya untuk memberikan dukungan yang memadai sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada.



Aksi Long March Mei 1998 Foto: Dok. Muhammad Firman Hidayatullah

"Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga terkesan tidak serius dalam menyelesaikan kasus kerusuhan Mei 1998 melalui pengadilan HAM ad hoc dengan mengungkapkan keinginannya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut melalui jalur non-yudisial," lanjutnya.




Berdasarkan hal tersebut, ELSAM menilai bahwa negara tidak pernah serius menangani kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 12-15 Mei 1998.


"Berbagai upaya telah dilakukan oleh kelompok korban dan masyarakat sipil baik melalui memorialisasi maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait tetapi negara pada akhirnya tetap tidak pernah mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998," jelas Wahyudi.


Oleh karena itu, ELSAM merekomendasikan beberapa hal berikut ini


Mendesak Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 12-15 Mei 1998, dengan mengambil langkah-langkah yang optimal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

Mendesak Presiden untuk memberikan instruksi kepada Jaksa Agung, untuk segera mengambil langkah-langkah sesuai mandat dan wewenang yang dimilikinya, demi penyelesaian pelanggaran HAM berat 12-15 Mei 1998;



Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengakui dan meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat pada 12-15 Mei 1998, yang diikuti dengan menetapkan langkah-langkah yang strategis untuk memulihkan hak-hak korban dan keluarganya secara menyeluruh.
[url]https://kumparan.com/kumparannews/mengenang-tragedi-mei-98-pemerintah-tak-pernah-serius-tuntaskan-kasus-ham-1tOuSQXlwqG/full [/url]

bisa tuntas ga gan