Jakarta, CNN Indonesia ‐‐ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor membuka pendataan bagi pekerja atau buruh yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa upah akibat dampak pandemi virus corona (Covid-19).

Hal tersebut diumumkan Disnakertrans Kota Bogor lewat akun instagram resminya.

Pekerja yang terdampak covid-19, baik di-PHK ataupun dirumahkan tapi tidak menerima upah, bisa mendatakan diri secara mandiri melalui situs bit.ly/pendataanpekerjakotabogorterdampakcovid19 atau bit.ly/pendataanpekerjainformalkotabogorterdampakcovid19.

Jika tidak bisa, pekerja juga dapat mendaftar dengan mengirim e-mail ke disnakertranskotabogor@gmail.com.

"Secara online, kita sudah buka pendataan sejak kemarin malam. Nanti akan dibuka sampai tanggal 8," kata Kepala Disnakertrans Kota Bogor, Elia Buntang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (6/4).

Ia mengatakan, pendataan tersebut dilakukan agar para pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal yang di-PHK atau dirumahkan tanpa upah bisa didaftarkan pada program Kartu Prakerja.

"Sampai sekarang data yang masuk berkembang terus," ucap dia.

Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan percepatan dan perluasan implementasi program Kartu Prakerja dengan memberikan insentif kepada para pekerja yang di-PHK dan pekerja yang dirumahkan tanpa menerima upah.

Para peserta yang didaftarkan juga harus memenuhi syarat yang ada, seperti berusia di atas 18 tahun dan terbukti menjadi korban PHK atau dirumahkan tanpa upah oleh perusahaan.

"Jika tak memenuhi syarat akan langsung didiskualifikasi. Misalnya peserta di bawah 18 tahun atau sedang sekolah atau peserta sudah memperoleh bantuan program PHK," kata dia.

Kebijakan di atas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi pergerakan roda ekonomi masyarakat yang terhambat. Namun, alangkah lebih baiknya jika hal ini bisa diratakan secara menyeluruh hingga pelosok desa yang jarang tersentuh.

Banyak dari mereka yang masih mengeluh perihal ekonomi. Mulai dari kalangan petani, pedagang kecil-kecilan, dan tukang parkir yang biasanya mendapatkan rezeki lewat wisatawan yang datang. Hal tersebut perlu kita perhatikan bersama sebagai bentuk keadilan dan kepedulian terhadap sesama.

Selanjutnya, perlu diadakannya sosialisasi mulai dari pihak kabupaten, kecamatan, hingga desa jika seandainya terdapat kebijakan baru baik yang terkait ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Hal ini demi menjaga kesepahaman dan hubungan baik antara warga, pengurus desa hingga pengurus pusat.


Sumber tulisan : CNN Indonesia
Klik