Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan karantina wilayah. Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari menilai, keputusan darurat sipil dan pembatasan sosial skala besar, upaya istana untuk lepas tanggung jawab di tengah situasi penyebaran virus corona yang semakin mengkhawatirkan.
 
“Langkah penanganan yang lebih masif dan sistematis sebetulnya sudah disediakan payung hukum dan diatur secara detail dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” katanya di Jakarta, Selasa (31/3).
 
Menurut dia, kebijakan itu menunjukkan ketidakseriusan pemerintah merespons kekhawatiran publik di tengah meningkatnya jumlah kasus virus corona di Indonesia. Padahal, banyak pakar dan praktisi kesehatan mendesak diberlakukannya karantina wilayah ataupun lockdown.
 
“Bukan justru seolah mau melepaskan tanggung jawab lalu menyampaikan wacana darurat sipil,” ujar Fathul.
 
PKS memaklumi,  keputusan  beberapa kepala daerah mengambil langkah yang antisipatif, tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Itu lantaran kebijakan yang diambil pusat cenderung tidak jelas. “Kepala Daerah di Indonesia mengambil langkah antisipatif yang seolah dilakukan tanpa komando dan koordinasi dengan pusat.”
 
Presiden Joko Widodo, Senin (30/3), menginginkan penekanan virus corona digencarkan dengan memaksimalkan penerapan physical distancing. Presiden juga menginstruksikan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini harus diterapkan lebih tegas dan disiplin. Presiden kemudian menyatakan perlu didampingi penerapan Darurat Sipil.


Fisabilillah

Cara ikhwan: 1 sisi menyuruh pemerintah tegas menerapkan lockdown, 1 sisi lain menentang pemerintah kalau tegas sebab itu menindas rakyat

Cerdik ya gaes

Subhanallah