Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan buruh dengan tegas menolak usulan pengusaha yang meminta ada keringanan pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran 2020. Pengusaha minta ada keringanan THR 50% karena bisnis mereka kena dampak wabah virus corona (COVID-19).

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menyebut, terhambatnya kegiatan ekonomi selama satu bulan terakhir seharusnya tidak menjadi alasan kesulitan membayar THR. Pasalnya dalam rentang 9 bulan sebelumnya, sudah banyak keuntungan yang diambil pengusaha. Sehingga, aturan membayar THR sepenuhnya harus dilaksanakan.

"Corona satu bulanan, jadi nggak fair itu jadi alasan pengusaha untuk nggak berikan THR secara penuh. karena THR kan rutinitas tahunan. Jadi harus jauh-jauh hari dianggarkan dari keuntungan saban bulan itu untuk pembayaran THR. Jangan karena permasalahan yang sebentar terjadi, kemudian manja untuk tidak memberikan apa yang harusnya didapatkan para buruh," kata Kahar kepada CNBC Indonesia, Kamis (26/3).

Pilihan Redaksi

Peta Corona Jakarta 26 Maret: 472 Orang Positif, 43 Meninggal
Banyak Berguguran, Tenaga Medis Minta Ikut Tes Corona
Ibunda Jokowi Wafat, SBY Terkenang Pertemuan 5 Tahun Lalu



Terlebih, momen lebaran yang biasanya terjadi perputaran uang besar, ini peluang untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang didominasi buruh. Salah satu caranya dengan memberikan stimulus lebih.

"Kita keberatan kalau THR hanya diberikan 50%. Dalam kondisi sulit mestinya THR diberikan penuh, bahkan kalau bisa ditambahin untuk tingkatkan daya beli pekerja.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut pengusaha kesulitan dalam menjalankan usaha. Karena, saat ini perputaran uang tidak sepenuhnya lancar karena dampak corona.

Sarman menyebut THR yang diberikan, berpotensi tidak bisa sepenuhnya. Ia pun meminta pengertian akan hal ini.

"Apa kemampuan perusahaan itu hanya 80%, 60% bahkan 50%. Bahkan mungkin juga ada pahitnya kalau nanti kemungkinan tidak bisa akan dirapel tahun depan misalnya atau nanti saat kondisi keuangan sudah membaik, tapi tetap posisi tanggung jawab perusahaan akan dijalankan. Nanti akan banyak opsi lah," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (23/3).

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ruh-tak-terima