Di negeri ini, banyak anak bangsa yang cerdas dan berbakat. Namun banyak yang kandas karena kurangnya biaya atau kurangnya perhatian pemerintah. Sangat disayangkan jika intan-intan mahal itu tersisih percuma tanpa digosok menjadi berlian-berlian yang berkilauan. Tapi apa boleh buat, tenunan sutra yang terajut indah itu harus musnah karena tiada yang peduli.

Seperti gadis cantik yang satu ini. Di usianya yang ke-17 tahun, yang seharusnya sudah duduk di bangku SMA, namun dengan sangat terpaksa harus berhenti di jenjang SMP. Itu pun ijazahnya belum bisa diambil, karena ketiadaan biaya.



Padahal tunas bangsa yang bernama Feby Ayu Ariantiini, selain pandai berbahasa Inggris, juga terampil melukis. Ia memilih berhenti sekolah untuk membantu ibunya berjualan minuman kopi, di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengh, Sukabumi, Jawa Barat. Sedangkan ayahnya berprofesi sebagai Tukang Ojek Pangkalan [TOP].

Nama Feby menjadi viral, semenjak kisah kehidupannya diposting oleh akun Instagram @skp_indonesia. Bahkan pengelola akun ini berencana untuk membantu Feby agar bisa melanjutkan sekolah dan mengembangkan bakat melukisnya.



Selain berjualan kopi, Feby juga menjual lukisan sketsa wajah hasil kreasi tangannya seharfa Rp.15-20 ribu per lukisan. Dari usaha itulah ia bisa membantu ekonomi keluarganya, yang ternyata juga harus merawat seorang nenek yang sudah sakit-sakitan.



Harusnya orang seperti Feby inilah yang jadi prioritas penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Pada kenyataanya, program ini diberikan secara acak kepada siswa tanpa meneliti kondisi real perekonomian keluarga penerimanya.



Ane sebagai Ketua Komite Sekolah beberapa kali diprotes orangtua siswa. Mengapa si A anak orang kaya itu dapat bantuan dana PIP. Sedangkan si B yang kurang mampu tidak dapat? Ketika Ane tanyakan kepada Kepala Sekolah, jawabnya penerima dana PIP ditentukan/dipilih oleh pemerintah Pusat langsung, bukan oleh pihak sekolah atau Diknas setempat.

Jika informasi dari Kepsek itu benar, maka PIP ini sepertinya tidak tepat sasaran, sehingga tidak efektif untuk menyukseskan program wajib belajar 12 tahun. Bahkan dapat menghambat siswa-siswa yang cerdas dan berprestasi, karena mereka mungkin saja tidak dapat bantuan, padahal mereka layak untuk menerimanya.

Karena itu, harusnya pihak sekolahlah yang memilih dan menentukan siswa yang berhak menerima dana PIP tersebut, dengan melihat kondisi ekonomi keluarganya dan prestasi belajarnya.

Dalam kondisi begini, biasanya pemerintah baru bertindak setelah ceritanya viral di dunia maya. Pemerintah daerah dan instansi terkait mulai ramai ingin membantu. Sedangkan sebelumnya mereka seolah tak pernah tahu kondisi perekonomian orangtua para siswa dan prestasi mereka di sekolah.(*)
*****
Ref #505