Front Pembela Islam (FPI) mendesak DPR RI menggunakan hak angket virus Corona atau Covid-19.

Menurut FPI, hal itu untuk menyelidiki kekacauan koordinasi pemerintah dalam menangani penyebaran virus asal Wuhan itu.

Selain itu, FPI juga menilai bahwa pemerintahan Jokowi tidak serius menangani pencegahan virus mematikan tersebut.

Juga, adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintah atas penanganan corona di tanah air.

Hal itu tertuang dalam maklumat yang dikeluarkan pada Minggu (15/3/2020) kemarin.

Surat itu sendiri ditandatangani Ketua Umum FPI, Ahmad Shabri Lubis, Sekretaris Umum Munarman, dan Habib Rizieq Shihab.

Desakan tersebut terdapat dalam poin ketiga maklumat FPI.

“Mendesak DPR untuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki kekacauan koordinasi, inkompetensi dan ketidakseriusan serta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

FPI menduga, pemerintahan Jokowi melanggar Pasal 154 Ayat 1 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Sebelumnya, FPI juga mendesak agar Presiden Jokowi dan para menteri di karantina usai Menhub Budi karya Sumadi terjangkit corona.

Menhub sebelumnya di ketahui mengikuti rapat terbatas di Istana Negara dengan Jokowi dan para menteri lainnya.

Menurut FPI, virus yang menjangkit Menhub harus dijadikan pelajaran bahwa penanganan corona tidak bisa dilakukan main-main.

Hal itu tercantum dalam poin kedua maklumat FPI.

“Bukti bahwa Menteri Perhubungan terinfeksi virus corona adalah sebuah pelajaran penting bahwa penanganan Pandemi virus Corona tidak bisa dilakukan secara amatiran dan main-main sekadar untuk pencitraan,” demikain bunyi poin tersebut.

Karena itu, Ahmad Sobri Lubis meminta agar pihak yang berwenang melakukan tracking selama 14 hari sebelum Menhub BKS dinyatakan positif corona.

Selain itu, perlu dilakuan karantina kepada seluruh kabinet Indonesia maju sebagaimana dilakukan terhadap WNI yang dievakuasi dari Wuhan, juga ABK Diamond Princess di Pulai Sebaru Kecil.

“Karantina ini juga harus diterapkan terhadap peserta rapat kabinet, termasuk dan tidak terkecuali terhadap presiden sebagai pimpinan rapat kabinet,” desaknya.

Jihad Konstitusi


Subhanallah