Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak efektif mencegah virus corona yang kian merebak di wilayah Indonesia.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan langkah Jokowi memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BNPB, seperti melepaskan tanggungn jawab.

“Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah,” ujar Mardani dilansir dari detikcom, Minggu (15/3/2020).




Menurut Mardani, semestinya Jokowi, yang punya otoritas, menyampaikan kebijakannya secara nasional. “Justru tidak efektif. Mesti ada pendekatan integral. Dan otoritas itu ada di tangan Presiden,” ujar Mardani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan jumpa pers untuk merespons perkembangan situasi mengenai pandemi virus Corona. Jokowi memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing.


“Saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota untuk terus memonitor dan berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.

Ikhwanul Muslimin

Saatnya ganti dgn khilafah ya akhi