Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok banyak dicintai masyarakat, namun tak sedikit juga yang membenci. Bahkan setelah dirinya keluar dari penjara dan menjabat jadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).

Dalam Aksi 212 yang digelar di Jakarta, Jumat (21/2/2020) lalu, salah satu yang menghebohkan tentu saat Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara berorasi. Dirinya meminta Ahok mundur dari jabatannya sebagai Komut PT Pertamina (Persero).

Meski dituntut mundur, namun banyak pihak yang pasang badan membela Ahok. Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang membela Ahok, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga mantan rivalnya di Pilkada DKI Sandiaga Uno.

Dalam pembelaannya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang membela Ahok mementahkan tuduhan jika Ahok adalah koruptor. Seperti yang disangkakan masa aksi kemarin.

"Dia dituduh korupsi? Ya kalau saya boleh cerita malah pak Ahok itu yang menemukan banyak sekali masalah-masalah yang mau diperbaiki di Pertamina," kata Luhut di Kantornya, Selasa (25/2/2020).

Lebih lanjut Luhut mengatakan keberadaan Ahok di BUMN justru baik dan mestinya disyukuri semua pihak. "Kita bersyukur ada pak Ahok," katanya.

Ahok diminta mundur karena dituduh terbelit enam kasus hingga sepuluh kasus korupsi. Namun Marwan tidak menyebut kasus-kasus tersebut.

Ia lantas menuding Ahok bisa 'lolos' dari belitan kasus-kasus itu lantaran 'disembunyikan' pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Agus Rahardjo dan kawan-kawan.

Erick Sebut Gonta Ganti Direksi BUMN Tidak Baik

Tidak hanya Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi penolakan terhadap Komut PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh massa aksi Demo 212 kemarin. Menurut Erick sebagai negara demokrasi jika ada sebagian kelompok yang mengemukakan pendapatan ataupun menyatakan ketidakpuasan adalah hal yang normal.

"Saya tidak mau dikotomi komisaris ataupun direksi. Keduanya, baik direksi dan komisaris (Pertamina) sudah berjalan baik beberapa bulan ini," kata Erick, Sabtu (22/02/2020).

Kementerian BUMN menurut Erick akan terus memantau Key Performance Indicators (KPI) yang telah ditetapkan Pertamina. Sehingga komisaris serta direksi BUMN tidak perlu bergonta ganti dan bisa menyelesaikan masa jabatannya. Direksi BUMN bakal diganti jika tidak memenuhi KPI.

"Saya mau direksi yang diangkat saat ini bisa menjabat sampai selesai. Jangan direksi ini ditakut-takutin gonta ganti posisi nanti satu tahun dilepas," imbuh Erick.

Erick menyebut terlalu sering gonta-ganti direksi tidak baik untuk iklim kinerja BUMN, karena dalam membangun bisnis dibutuhkan keberlanjutan. Meski dia mengharapkan agar direksi BUMN tidak sering berganti, KPI harus tetap dipenuhi.

Selain dari kalangan menteri, mantan rival Ahok dalam Pilgub DKI juga turut mebela. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berkomentar perihal desakan agar Ahok mundur dari jabatannya. Sandi mengapresiasi kinerja Ahok sejauh ini yang ditandai dengan sejumlah transparansi.

"Dan beliau punya rekam jejak di pemerintahan maupun di dunia usaha sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa membawa Pertamina jadi korporasi yang kita banggakan. Karena ini korporasi terbesar yang dimiliki Indonesia," ujar Sandiaga, Sabtu (22/2/2020), seperti dilansir detik.com.

Sandi mengajak agar memberi kesempatan pada Ahok untuk bekerja di Pertamina. "Kita juga harapkan kedaulatan energi Indonesia baik energi hydrocarbon maupun energi baru terbarukan bisa tercapai di lima tahun ke depan," ungkapnya.

Soal korupsi Sandi, mengingatkan sudah ada aparat hukum yang menangani. "Tidak tajam ke bawah tumpul ke atas dan hukum ini tidak boleh pilih kasih. Jadi saya tentunya serahkan pada penegak hukum," katanya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...pasang-badan/1