Rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia yang sempat bergabung dengan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Tanah Air menuai polemik.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan terkait sulitnya melakukan deradikalisasi kepada mereka, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. 

Nasib Eks WNI anggota ISIS di kamp penampungan Syria dinilai masih menjadi dilema pemerintah Indonesia mengingat upaya derasikalisasi mereka tidak mudah dan diprediksi membutuhkan waktu lama dengan kategori sulit.

“BNPT bukan tidak pernah berhasil, tapi memang tantangan BNPT sekarang adalah mampukah menjadi bagian masyarakat global yang akan melakukan penghapusan radikalisasi agama. Dunia pernah bersama - sama menghilangkan ajaran Nazisme dan  Fasisme yang digunakan Hitler untuk menguasai dunia,” kata Farhan dalam keterangan resminya di Bandung, Senin (10/2/2020).

Farhan juga menilai pemulangan WNI mantan anggota ISIS tersebut sudah bukan menjadi prioritas. Ia menuturkan, keputusan soal kombatan ISIS dan keluarganya asal Indonesia merupakan keputusan bersifat politis dan memerlukan dukungan tidak hanya oleh aturan dan pertimbangan logis.

“Tapi juga harus didukung oleh semua elemen bangsa ini. Dalam kapasitas itulah DPR RI perlu menekan Pemerintah dengan menyimak suara - suara dari DPR RI, Pimpinan DPR RI sudah jelas menolak memulangkan mereka,” tegasnya.

Menurutnya, yang harus diprioritaskan saat ini yaitu Pemerintah harus bergerak cepat membawa pulang WNI yang tidak terlibat ISIS meski di kawasan itu menjadi sasaran empuk dataran konflik. 

Diprediksi WNI yang tidak terlibat ISIS terdiri dari Mahasiswa WNI sekitar 150 orang dan pekerja migran WNI jumlahnya sekitar 1,000 orang yang tersebar di Damaskus, Aleppo, Homs, Hama.

“Maka pemerintah perlu mencari cara tercepat melakukan evacuation route buat 1000 lebih WNI sesungguhnya di Suriah. Karena tidak mudah dan tidak murah. Sedangkan para anggota ISIS asal Indonesia harus ditangani bersama dengan komunitas global,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penaggulan Terorisme, Komisaris Jenderal Pol Suhardi Alius, mengungkapkan bahwa sejauh ini pemerintah Indonesia belum berencana memulangkan warga negara Indonesia eks pengikut ISIS dari Suriah ke Tanah Air. 

Hal ini tengah mengundang pro dan kontra di berbagai kalangan. Informasi yang yang didapat BNPT, dari beberapa komunitas internasional, termasuk saluran intelijen atau badan-badan internasional, sekian puluh ribu FTF (Foreign Terrorist Fighters) dan keluarga mereka saat ini ada di beberapa kamp pengungsi di Suriah. 

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini menyebutkan ada tiga lembaga yang memiliki informasi tersebut diantaranya lBNPT, BIN, dan  Densus 88. 

"Di antaranya, ada kurang lebih 600-an pengakuannya WNI. Itu pun masih belum diverifikasi. Itu yang kami laporkan kepada bapak Menko Polhukam. Kami rapat, 'Pak ada informasi seperti ini," pungkasnya.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Foto: Rahmat Saepulloh

https://www.wartaekonomi.co.id/read2...pt-sudah-pas/0

Serahin pada ahlinya, paling kayak dibuka dipress kalau sudah kelar.

https://www.suara.com/news/2020/02/0...-perkara-mudah

Belum apa2 menag lebay udah koar2