Jakarta, CNBC Indonesia - Omnibus law yang digadang-gadang menjadi senjata bagi pemerintah untuk menarik pemodal asing berinvestasi di Indonesia mendapat protes keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Kumpulan serikat pekerja ini menilai Omnibus las membuat kesejahteraan buruh terancam.

Pada konferensi pers yang di adakan di LBH Jakarta, pada hari ini, Sabtu, (18/1/2020). KSPI berkomitmen untuk melakukan aksi demo besar-besaran di gedung DPR pada Senin, 20 Januari 2020.

"Untuk menolak omnibus law. Pada senin anggota yang tergabung dengan KSPI dan afiliasi lainnya akan turun sebanyak 25-30 ribu ke gedung DPR," ujar Riden Hatam Aziz, Sekjen FSPMI.

"Kita akan datang dan menyampaikan sikap ke DPRI. Serta dari informasi yang kami ketahui draft omnibus law akan diberikan kepada DPR maka kami akan cegat," sambungnya.


Riden secara tegas mencanangkan bahwa KSPI menolak Omnibus Law cipta lapangan kerja dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia menjelaskan total ada 6 poin yang ditolak dalam Omnibus Law, dua hal diantaranya yang adalah status hubungan kerja dan tentang upah minimum yang akan dibikin upah perjam.

"Kami menafsirkan status hubungan kerja ini dipermudah bahkan bakal tidak jelas. Padahal kan sudah di atur PKWT. Nah kontrak saja sejatinya kami saja menolak, apalagi ini katanya mau dibuat fleksibel," kata Riden.

"Sedangkan untuk upah perjam. Ketika upah minimum diganti perjam pertanyaannya bagaimana terhadap jaminan kesehatan atau jaminan hari tua. Tentunya ini semakin tidak berpihak kepada pekerja itu sendiri," tambahnya.

Riden memperingatkan bila aksi demo yang akan digelar pada tanggal 20 nanti tidak digubris pemerintah. Maka akan ada aksi lanjutan yaitu pemogokkan nasional.

"Ketika setelah tanggal 20 aksi kami untum mendrop draft omnibus law ini tidak direspon, saya sebagai sekjen sudah berkonsolidasi ke seluruh anggota KSPI serta kawan afiliasi lain di banyak provinsi. Kami akan mengkosongkan pabrik-pabrik," tegas Riden.

Sementara itu, pemerintah sedang memfinalisasi terobosan payung hukum Rancangan Undang-Undang (RUU) bernama omnibus law cipta lapangan kerja. Rencananya pekan depan akan diajukan ke DPR dan ditargetkan bisa tuntas dibahas selama tiga bulan.

Upaya melahirkan omnibus law untuk memecahkan kebuntuan berbagai persoalan yang selama ini menghambat, di sisi lain kebutuhan penciptaan lapangan kerja menjadi kebutuhan di tengah pengangguran yang masih tinggi.

Dalam paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (17/1) terdapat berbagai persoalan antara lain 7 Juta orang masih menganggur di Indonesia.

Di sisi lain setiap tahun, angkatan kerja baru justru terus bertambah sebanyak 2 Juta orang. Sedangkan jumlah Pekerja Informal mendominasi, yaitu = 74,1 juta pekerja (57,26 %) di tahun 2019, Pekerja Formal = 55,3 Juta (42,74%).

Dominasi Pekerja Informal disebabkan perkembangan ekonomi digital yang memacu wiraswasta secara online dan mandiri, serta karakteristik kaum milenial yang cenderung memilih jam kerja fleksibel.

Untuk itu pemerintah, memacu pertumbuhan ekonomi 6% atau lebih per tahun, untuk membuka lapangan kerja baru guna menampung 2 Juta Pekerja baru dan 7 Juta Pengangguran yang ada.

Sedangkan di sisi lain pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi baru sebesar Rp 4.800 Triliun (setiap 1% pertumbuhan ekonomi, memerlukan Rp 800 Triliun).

https://www.cnbcindonesia.com/market...sar-20-januari

Buruh bersatu tak terkalahkan!