JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, Softbank bakal menanamkan modal hingga USD30 miliar setara Rp409,5 triliun (USD1 setara Rp13.650) di ibu kota baru. Namun skema investasinya akan diputuskan Presiden Joko Widodo pada Februari 2020.

"Presiden akan membuat keputusan Februari (2020). Negosiasi kami akan bagaimana angkanya mungkin USD30 miliar," kata Luhut dalam acara diskusi bersama media di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Menurutnya, rencana investasi ini masih akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah dengan Presiden SoftBank Masayoshi Son. Nantinya, investasi perusahaan asal Jepang ini bakal digunakan untuk membangun fasilitas penunjang di ibu kota baru. 

Menurutnya, rencana investasi ini masih akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah dengan Presiden SoftBank Masayoshi Son. Nantinya, investasi perusahaan asal Jepang ini bakal digunakan untuk membangun fasilitas penunjang di ibu kota baru.Dia bilang, proyek pembangunan ibu kota baru akan terbagi berdasarkan cluster, di antaranya cluster pendidikan dan rumah sakit. Sehingga, di kota tersebut dapat berdiri universitas dan rumah sakit berstandar internasional.

"Bisa saja nanti universitas besar masuk, juga rumah sakit standar internasional yang terkenal," imbuhnya.

Adapun untuk pembangunan pusat pemerintahan, Luhut menekanka pendanaan akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Katanya, kurang lebih anggaran yang disiapkan sebesar Rp100 triliun.

"Kami mau menggunakan APBN. Kami tidak mau pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintahan dibayarin orang," ujarnya.


Sekadar diketahui, pemerintah telah menetapkan pembangunan ibu kota baru berlokasi di Kalimantan Timur. Luas lahan mencapai 256 ribu hektare (ha) dengan total wilayah keseluruhan 410 ribu ha. Di dalamnya terdapat pusat pemerintahan seluas 56 ribu ha dan area terbatas seluas 5.600 ha.

Adapun pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Terdiri dari kompleks Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR, Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung Kementerian/Lembaga dan rumah dinas.

Kantor Pemerintahan pakai APBN kantor yang lain investasi (kasbon)