Daily News|Jakarta –Sampai akhir tahun 2019, kepulangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab (HRS) masih terkatung-katung.  Karena itu, Ketua Persatuan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif berjanji akan kembali turun ke jalan apabila Rizieq Shihab tak kunjung dipulangkan ke Indonesia.
 
“Ya kalau proses hukum ini tidak berjalan, tadi amanat imam besar, kita akan turun lagi aksi bela islam kembali ke jalan,” kata Slamet dalam acara reuni akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat.
 
Slamet mengatakan berbagai upaya telah mereka lakukan untuk memulangkan pimpinan Front Pembela Islam ( FPI) itu. Langkah-langkah yang dilakukan di antaranya mendatangi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), audiensi dengan DPR RI, dan bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi.
 
“Dan sampai hari ini memang belum, artinya cekalnya masih berlaku dan beliau tidak bisa kembali ke Indonesia. Dan ini yang bisa menghentikan adalah rezim penguasa saat ini,” ujar Slamet. Baca juga:
 
Dalam pidato jarak-jauh di Reuni 212, Habib Rizieq Shihab merasa dirinya dengan sengaja diasingkan oleh penguasa. Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berusaha mencari tahu seluk beluk mengenai pencekalan Rizieq Shihab.
 
“Setelah kita selidiki, setelah kita tabayun, datangi kedubes yang di sana, kemudian kita datangi juga pejabat-pejabat Saudi di sana, itu kita mendapatkan kesimpulan, itu dilakukan atas upaya terselubung dari rezim penguasa di Indonesia,” tuturnya.
 
Sebelumnya, Rizieq Shihab memberi sambutan lewat sebuah video yang ditayangkan di samping panggung utama reuni akbar 212 yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat. Ia mengaku masih belum bisa hadir di lokasi karena dirinya masih dicekal Pemerintah Arab Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia. Bahkan, ia merasa pencekalan yang terjadi merupakan bentuk pengasingan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
 
Kesimpangsiuran mengenai status hukum Imam Besar FPI itu marak menjelang peringatan 212 pada awal Desember 2019 yang lalu. 
 
Kontroversi berkisar pada pernyataan Dubes RI untuk Riyad Agus Maftuh yang memberikan 3 syarat agar HRS diizinkan kembali ke tanah airnya, antara lain, meminta maaf kepada Jokowi selaku presiden, melapor kepada Perwakilan RI setempat, di Jeddah atau Riyadh, dan menyatakan kesetiaan pada Pancasila.
 
Tidak ada persyaratan bagi WNI untuk kembali ke tanah airnya sebagaimana diatur dalam UU yang berlaku. Setiap WNI berhak atas perlindungan konstitusional ketika berada di luar negeri meskipun dalam status apapun. Pernyataan tanpa dasar hukum Dubes RI untuk Saudi Arabia dipandang insitnuatif dan diskriminatif, sehingga ipatut disesalkan.
 
“Statement itu tidak profesional dan tidak patut dikemukakan oleh otoritas tertinggi Indonesia di luar negeri, karena tidak memiliki dasar hukum, dan jauh dari fatsoen diplomatik. Sejak zaman Menlu Hasan Wirayudha UU 37/1999 telah menegaskan tanggungjawab konstitusional negara dalam memberikan perlindungan kepada WNI di manapun mereka berada dan apapun status hukum yang mereka sandang,” kata seorang pengamat hukum diplomatik di Jakarta kepada DNI.
 
“Karena itu patut disesalkan jika perwakilan Indonesia kini telah menjadi partisan, bagian dari kontestasi politik di dalam negeri. Di samping tidak etis ini tidak profesional,” tegasnya.
 
Dubes Saudi Arabia untuk Indonesia Esam A. Abid Athagafi mengisyaratkan “masalah kepulangan HRS itu masih dinegosiasikan pada tingkat tertinggi” dan pihaknya hanya meminta Pemerintah RI mengeluarkan jaminan verbal atau tertulis bahwa keselamatan dan keamanan HRS dijamin oleh Pemerintah Indonesia. 
 
Bagi Saudi, jaminan keamanan itu cukup menjadi dasar pihaknya akan mengizinkan HRS meninggalkan Kerajaan Saudi Arabia dalam kedudukan sebagai tamu kehormatan kerajaan untuk kembali ke negerinya sendiri.
 
Sampai kini Pemerintah Indonesia belum pernah mengeluarkan jaminan keselamtan an keamaman seperti yang dituntut oleh Pemerintah KSA.

sumur


ngapain pulang, indonesia kan negara rezim pki thogut