normalisasi Ciliwung. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Pembebasan 118 lahan dalam rangka proyek normalisasi Kali Ciliwung batal dilakukan tahun ini. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yusmada Faizal, beralasan pembatalan terpaksa dilakukan untuk memprioritaskan kegiatan lain yang sudah terlanjur berkontak dengan sejumlah pihak.
"Memastikan yang sudah kontrak dulu, itu yang prioritas. Kalau sudah komitmen dengan pihak ketiga, sudah kontrak, tidak bayar, kan jadi persoalan," kata Yusmada di Jakarta, Rabu (13/11).
Karena tidak memiliki anggaran sisa, dia menyebut untuk pembebasan lahan pun tidak dapat dilakukan. Kendati begitu, dia menyebut sebenarnya Pemprov DKI tidak ingin memangkas anggaran itu.
"Kami enggak berharap itu (batal pembebasan lahan), tapi karena defisit, uang dari pemerintah pusat tidak sampai, ya tidak bisa dibayar," ujarnya.
Sebelumnya, APBD DKI tahun 2019 defisit. Sebab Pemprov DKI belum menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp6,39 triliun. Dan itu berdasarkan penerimaan pajak di daerah yang disetorkan ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 Pemprov DKI Jakarta yang mengalami defisit.
Padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Saya tidak bangga hari ini APBD kita defisit. Duit kita banyak di luar oleh oknum eksekutif. Sekali lagi, saya jalan keliling, kenapa (pemerintahan) sebelumnya masalah BPK ini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi pembangunan ada. Namun saat ini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi kita defisit?" ucap Prasetio seperti dilansir dari Antara, Rabu (30/10).
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com [lia]https://www.merdeka.com/jakarta/pembebasan-118-lahan-normalisasi-ciliwung-batal-dki-klaim-ada-kegiatan-prioritas.html