Banjir yang melanda DKI Jakarta dan Wilayah sekitarnya sudah berlangsung 4 hari. Kendati sudah mulai surut namun warga yang terdampak masih banyak yang mengungsi.

Diperkirakan Jumat (03/01/20) kemarin masih ada 5.000 orang yang masih tinggal di pengungsian, karena rumahnya masih terendam banjir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat ini memang sudah terlihat menguasai keadaan walaupun keluhan masih saja terjadi terutama masalah pembagian jatah makan.

Di Kawasan Cengkareng, Gubernur Anies Baswedan bahkan sempat diteriaki sebagian warga, yang menyatakan mereka dalam kondisi kelaparan karena belum kebagian jatah makan.

Namun bila kita mencermati di awal banjir pertama kali terjadi gagap tanggap terpampang jelas. Padahal Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) mereka sudah memberi informasi kemungkinan terjadi cuaca ekstrem, berupa hujan dengan intensitas sangat tinggi.

Hal itu pun sudah diakui oleh Gubernur Anies, yang mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui hujan deras akan datang. Pertanyaannya kenapa antisipasinya sangat minimal?

Sampai akhir begitu banjir terjadi mereka terlihat tak siap menghadapi situasi banjir ini.

Dalam pencegahan pun Anies terlihat lebih asyik mengurusi trotoar, jalur bersepeda, dan yang menuai banyak kritikan adalah penyelenggaraan balapan Formula E yang konon katanya menyedot anggaran hingga Rp. 1,6 triliun.

Anies menyakini bahwa penyelenggaraan Formula E ini akan mendatangkan dampak positif dari sisi marketing dan ekonomi yang akan di raup dari event ini.

Sah-sah saja sih sebenarnya ia berusaha mempercantik dan menempatkan Jakarta menjadi Kota terkemuka di dunia. Namun apa artinya jika rakyat yang harus jadi korban.

Yang agak mengherankan justru anggaran yang di alokasi kan dalam Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 untuk menangani banjir dikurangi hingga Rp. 500 miliar.

Ia seperti terkungkung oleh janji kampanye nya yang menyatakan bahwa program penanganan banjir warisan pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berupa Normalisasi sungai tak akan ia teruskan.

Program yang ia gadang-gadang dalam menangani banjir ialah Naturalisasi sungai dan "memasukan air ke dalam tanah" atau vertical drainase.

Karena menurutnya hal itu melanggar Sunatallah, yang videonya saat Anies mengucapkan itu menjadi epic dan banyak dikutip.

Ketika berbagai pihak mempertanyakan apa yang dimaksud dengan konsep naturalisasi sunga, Anies tak begitu jelas menerangkannya.

Dua kali Anies di undang oleh Kementerian PUPR untuk menerangkan dan mempresentasikan apa itu Naturalisasi sungai, dua kali itu juga Anies tak datang.

Berbeda dengan konsep normalisasi sungai ala Ahok yang sudah dipraktekan berupa pelebaran sungai Ciliwung dan hasilnya pun sudah terlihat jelas. Titik banjir saat Ahok memerintah sudah mulai berkurang.

Anies memang sudah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Revitalisasi Sumber Daya Air, namun petunjuk teknis, bagaimana detilnya program itu akan dikerjakan tak kunjung jelas.

Hal ini diakui oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah, ia menunggu kejelasan program naturalisasi sungai ala Anies ini.

Namun hingga saat ini, dirinya dan tim yang membidangi urusan sungai tak pernah mendapat penerangan yang detil dan jelas.

Normalisasi yang merupakan pelebaran sungai agar mampu menampung debit air yang tinggi, sampai akhir jabatan Ahok sudah mencapai 16 km, dari keseluruhan sepanjang 33 km. Tak pernah lagi diteruskan Anies baik dengan cara normalisasi maupun naturalisasi.

Anies kemudian berpendapat bahwa mengurai problema banjir di Jakarta yang sudah menahun itu harus dimulai dari hulu.

Ya maksudnya bendungan yang letaknya di daerah Ciawi Kabupaten Bogor, harus selesai dulu baru di hilir akan dikerjakan.

Cara berpikir yang aneh dan terkesan mau mencari celah untuk menyalahkan pihak lain, karena memang urusan pembangunan bendungan itu bukan domainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Domain kebijakannya ada di Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Barat dan Pemda Kabupaten Bogor.

Dan asal tahu saja bendungan itu saat ini sedang dikerjakan, rencananya tahun 2021 tahun depan bendungan ini akan kelar.

Sementara Anies semeter pun belum memulai pekerjaannya. Ketika diingatkan terkait hal itu oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono eh Anies malah mengajak berdebat.

Sampai akhirnya Jokowi selaku Presiden selapas banjir besar di awal tahun 2020 kemarin, mengintruksikan secara langsung bahwa normalisasi harus segera dilakukan.

Lantas naturalisasi sungai itu mahkluk apa sebenanya? Jangan-jangan bukan naturalisasi tapi halusinasi.

Sumber.

https://amp.tirto.id/apa-kabar-natur...rungannya-eqot