JAKARTA, KOMPAS.com - Drama gagal bayar klaim jatuh tempo PT Jiwasraya (Persero) akan berlanjut.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung ( Kejagung) tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh manajemen lama perusahaan pelat merah yang tengah sakit itu.

Terbaru beredar kabar mantan direksi lama Jiwasraya telah kabur keluar negeri di saat Kejagung tengah mengendus tersangka dugaan korupsi tersebut.

Kabarnya, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim sudah kabur ke Madrid, Spanyol. Sedangkan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo sudah terbang ke London, Inggris.

“Itu informasi semua kami tampung tentu secara teknis akan kami tindaklanjuti dan kami bisa ukur apa yang akan kami lakukan,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M Adi Toegarisma di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Hary Prasetyo menjabat Direktur Keuangan Jiwasraya sejak 15 Januari 2008, mendampingi Direktur Utama Hendrisman Rahim. Hary dan Hendrisman kemudian kembali terpilih memimpin untuk periode 2013-2018 pada era pemerintahan Presiden SBY.

Baca juga: Jaksa Agung Sebut Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp 13,7 Triliun

Hingga saat ini, Kejagung belum melakukan pencekalan terhadap direksi lama Jiwasraya.

“Kita kan baru mulai, langkah-langkah berikutnya pasti akan dilakukan. Soal pencekalan itu nanti, kan penyidikan baru beberapa hari,” tambah Adi.

Kendati demikian Ia memastikan terbuka opsi untuk mencekal direksi lama dari Jiwasraya. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan akan memburu dan menangkap jika tersangka dugaan korupsi ini telah berada di luar negeri.

“Kami buru dan kami tangkap. Masa kita diamkan saja,” tegasnya.

Kejagung setidaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 89 saksi terhadap dugaan kasus korupsi ini. Hingga Agustus 2019 saja, Kejagung menyatakan kerugian negara yang disebabkan oleh dugaan kesalahan kelolaan investasi Jiwasraya senilai Rp 13,7 triliun.

“Dari mana saja yang diperiksa itu menyangkut juga tolong dimaklumi kami sedang lakukan penyidikan. Jelas saksi yang kami panggil adalah yang memahami, lihat, dan dengar langsung peristiwa,” tutur Jampidsus. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M. Nirwan Nawawi menjelaskan bahwa pihaknya melihat adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kurun 2013–2018, yakni saat Jiwasraya menjual produk JS Saving Plan melalui unit kerja pusat bancassurance dan aliansi strategis.

Dia menjelaskan bahwa perseroan menawarkan persentase bunga yang cenderung di atas nilai rata-rata, berkisar 6,5%–10%, kemudian memperoleh pendapatan premi Rp53,27 triliun. Diduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penjualan produk tersebut. 

"Terdapat penyimpangan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi [delik korupsi], baik terkait proses penjualan produk JS Saving Plan, maupun dalam pemanfaatan pendapatan sebagai hasil penjualan produk JS Saving Plan," ujar Nirwan pada Kamis (28/11/2019) dalam keterangan resmi.

Berdasarkan dugaan tersebut, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No.: Print-4816/O.1/Fd.1/11/2018 tanggal 27 November 2018.

Nirwan menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan, didapatkan bukti permulaan yang cukup dan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No. : Print- 1611/M.1/Fd.1/06/2019 tanggal 26 Juni 2019.
(Maizal Walfajri)


Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo periode 2008-2013 dan 2013-2018

https://money.kompas.com/read/2019/1...-kata-kejagung