Studi terkait "Underground Economy" saat ini masih menjadi tantangan tersendiri, mengingat nature-nya yang tak transparan dan memang tersembunyi. Bahkan untuk menentukan definisi yang akurat,  apa itu underground economy terasa sulit. Sulitnya menghitung skala kegiatan yang termasuk di dalamnya dan bagaimana mengukur potensi kerugian sebuah negara akibat aktivitas ekonomi bawah tanah ini. 

Studi terkait "Underground Economy" saat ini masih menjadi tantangan tersendiri, mengingat nature-nya yang tak transparan dan memang tersembunyi. Bahkan untuk menentukan definisi yang akurat,  apa itu Underground Economy terasa sulit. Sulitnya menghitung skala kegiatan yang termasuk di dalamnya dan bagaimana mengukur potensi kerugian sebuah negara akibat aktivitas ekonomi bawah tanah ini. 

Tak heran juga sih sebenarnya namanya juga "Underground" ya, dibawah tanah tak jelas terlihat wujudnya secara nyata
dan pastinya jauh dari kata transparan. Namun, saya akan mengacu pada Working Paper-nya IMF yang dirilis tahun 2018 dengan bahasan hasil riset yang dilakukan Leandro Medina dan Friedrich Scheneider dengan judul " Shadow Economies Around The World : What Did We Learn for Over 20 Years?"

Dalam Paper itu disebutkan bahwa terminologi Shadow economy sering dipersamakan dengan Underground Economy, Hidden Economy, Gray Economy, Black Economy, Unobserved Economy, Informal Economy, atau Cash Economy. Namun jika kita mau mencari definisi yang pasti  agak sulit karena definisi yang digunakan oleh para peneliti di bidang ini bervariasi sesuai dengan indikator yang dipergunakan dan metode yang menjadi dasar penelitiannya.

Dalam Paper itu disebutkan, Underground Economy dapat diartikan sebagai semua kegiatan ekonomi yang disembunyikan dari otoritas resmi karena alasan moneter (monetary reasons), pengaturan (regulatory reasons), dan kelembagaan (institutional reasons). 

Namun bila kita artikan secara umum underground economy ialah semua aktivitas ekonomi baik itu bersifat aktivitas legal maupun ilegal yang memiliki kontribusi terhadap perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Nasional Bruto (PNB) tetapi ativitas tersebut sama sekali tak tercatat dan terhitung.

Aktivitas ilegal yaitu pasar ilegal dimana barang dan jasa diproduksi, dijual, dan di konsumsi secara ilegal. Aktivitas ini dapat dikatakan melanggar hukum contohnya peredaran narkoba dan prostitusi.

Sedangkan aktivitas legal yang dapat dikategorikan ke dalam underground economy adalah produksi barang dan jasa yang diproduksi secara legal namun ditransaksikan secara tertutup untuk menghindari kewajiban membayar pajak, pembayaran kewajiban perlindungan sosial, menghindari standar yang telah ditetapkan seperti  upah minimum, waktu kerja maksimum, hingga standar keselamatan. Dan yang terakhir menghindari prosedur administrasi yang telah ditentukan oleh pihak regulator

Kegiatan underground economy seperti ini membuat kinerja ekonomi suatu negara yang biasanya memakai ukuran GDP menjadi bias. Di sisi lain kegiatan ekonomi bayangan ini bisa menciptakan kehilangan potensi pendapatan pajak yang itu menjadi kerugian negara.

Aktivitas underground economy biasanya lepas dari pengawasan otoritas pajak negara setempat, sehingga menghilangkan kewajiban membayar pajak dari pelaku underground economy.

Pengukuran skala underground economy menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, besarnya pajak yang harus ditanggung para pelaku ekonomi bawah tanah tersebut.

Dengan melakukan aktivitas underground economy tersebur artinya pelaku merasa terbebani oleh pemerintah. Dan mereka memilih untuk melakukan Exit option, artinya para pelaku usaha merasa berat dengan besaran pajak yang harus ditanggung.

Kedua, perkembangan underground economy akan membuat pengambilan kebijakan di sektor ekonomi menjadi bias dan tak efesien karena pengukuran beberapa indikator ekonomi  seperti pengangguran, angkatan kerja, konsumsi, dan pendapatan menjadi tidak akurat. Ketiga, berpotensi menciptakan kompetisi antara pekerja legal dan ilegal yang secara alami tertarik masuk ke dalam underground economy.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang concern terhadap aktivitas ekonomi bawah tanah ini kemudian mengklasifikasikan kegiatan underground economy ini sebagai kegiatan ekonomi yang harus dicermati secara seksama, karena jika dibiarkan berpotensi merugikan.

Di Indonesia beberapa contoh aktivitas underground economy yang menyita perhatian publik dan juga terasa dampaknya oleh masyarakat luas diantaranya adalah peredaran telepon seluler BM (black market) , ilegal logging, prostitusi, penyelundupan berbagai komoditas seperti BBM, hewan-hewan langka, hingga perdagangan manusia (TKI Ilegal)

Fenomena ini menyebabkan kerugian negara dalam hal pelanggaran aturan dan kehilangan potensi pajak. Terkait ponsel BM misalnya pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak impor dan lebih jauh akan merusak industri di dalam negeri.

Perekonomian Indonesia saat ini memang terlihat terbebani  dengan underground economy ini, besaran aktivitas  underground economy yang tak tercatat selama ini berada dikisaran 8,3 persen sampai dengan 10 persen  dari PDB.

Jika memakai data tahun 2018 sebagai acuan, besaran PDB Indonesia tercatat sebesar Rp. 14.837 trliyun,maka  underground economy Indonesia mencapai Rp.1.400 trilyun. sangat fantastik.

Besarnya nilai underground economy ini membuat perekonomian Indonesia menjadi terdistorsi dan tumbuh dibawah potensi riil. Padahal jika aktivitas ekonomi itu terdata dengan baik, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapat 6 persen.

Aktivitas underground economy ini dinilai rawan menimbulkan gejolak stabilitas sistem keuangan.
Keberadaan underground economy ini di mention langsung oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya tentang nota keuangan negara tanggal 16 Agustus 2019 lalu di Gedung DPR.

Ia mengatakan bahwa underground economy atau jika meminjam kata Jokowi disebut shadow economy merupakan salah satu sektor yang sulit ditarik pajaknya. Harus ada effort lebih untuk membuat bayangan ini menjadi nyata. 

"Untuk itu diperlukan penggalian potensi pajak untuk mendapatkan penambahan WP dari aktivitas shadow economy," kata Jokowi seperti dilansir CNNIndonesia.com

itu artinya Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi bahwa salah satu sebab tak terpenuhinya target pajak pada tahun 2018 yang lalu, karena keberadaan kegiatan ekonomi bayangan yang legal namun sulit dipungut pajaknya.

Sementara untuk aktivitas ilegal underground economy, dapat dilihat dari maraknya masalah pencurian ikan di wilayah laut Indonesia (ilegal fishing). Menteri Kelautan dan Perikanan pada Pemerintahan Jokowi Jilid I, Susi Pudjiastuti pernah menyatakan bahwa saat itu unreported fishing masih cukup besar, mencapai 60 persen dari nilai total produk perikanan Indonesia. 

Data itu diketahui dari adanya selisih  data neraca perdagangan (ekspor-impor) antara Indonesia dengan negara-negara mitra dagang. Misalnya, nilai perikanan dari Indonesia yang tercatat di otoritas Hongkong mencapai US$ 1 milyar dolar, tapi yang tercatat di pihak Indonesia hanya US$ 250 juta dolar.

itulah salah satu bentuk kehilangan akibat underground economy ilegal yang terjadi saat ini. Sementara itu, pada aktivitas yang legal, potensi hilangnya pendapatan negara dari underground economy juga terjadi di sektor informal.

Struktur perekonomian Indonesia yang didominasi sektor informal sehingga membuat proses penarikan pajak juga tidak optimal. Apalagi, penghasilan dari sektor ini sebagian masih di bawah baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Selain itu, munculnya underground economy juga disebut akibat akibat tingkat inklusi keuangan di Indonesia yang masih rendah.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2018 lalu masih berada di angka 63 persen artinya ada sekitar 37 persen masyarakat yang tak tersentuh oleh perbankan.

Dengan minimnya, akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Maka kegiatan ekonomiyang tercipta dari kelompok masyarakat dalam kategori ini berpotensi menjadi underground economy.

Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan maka negara akan sulit sekali menghitung skala kegiatan ekonomi yang sebenarnya. Termasuk menghitung potensi kerugian akibat aktivitas underground economy tersebut.

Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengurangi keberadaan aktivitas underground economy tersebut.

Pertama, meningkatkan pendataan wajib pajak perorangan. Karena dengan data ini pemerintah dapat menyelaraskan harta wajib pajak dengan penghasilan yang sebenarnya.

Kedua, dengan struktur ekonomi Indonesia yang didominasi sektor informal, maka kebijakan perpajakan bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. misalnya memberikan insentif-insentif tertentu untuk sektor ini. 

Ketiga, menciptakan aturan pajak yang lebih bersahabat, karena seperti yang saya tulis diatas, bisa saja para pelaku underground economy itu lebih memilih exit option dengan menghindar pajak, karena merasa terbebani.

Keempat, meningkatkan pengawasan disemua sektor ekonomi untuk mencegah praktik-praktik ilegal.

Kelima, meningkatkan terus usaha-usaha menuju inklusi keuangan secara menyeluruh.

Semakin tinggi tingkat inklusivitas masyarakat maka akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dana pihak ketiga di industri keuangan kemudian akan tumbuh maksimal.

Sehingga fungsi intermediasi  akan meningkat dan menjadi bantalan bagi sistem keuangan bila suatu saat terjadi resesi.

Masalah underground economy ini tak hanya dialami Indonesia. underground economy merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi sebagian besar negara.

Bahkan negara-negara kaya yang memiliki PDB jauh diatas Indonesia. Namun dengan berbagai upaya serius kita akan mampu mengurangi dampak negatif dari underground economy ini

Sumber:
cnnindonesia.com
worldbank.org (pdf)
investor.id