Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bakal kembali membuka keran ekspor benih lobster yang selama ini dilarang melalui kebijakan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Kemudian Susi kembali mengeluarkan Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.


Permen-KP 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan berlaku sejak diundangkan pada 7 Januari 2015. Pada aturan di atas dijelaskan bahwa lobster yang boleh ditangkap adalah dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm.

Setiap orang wajib melepaskan lobster dalam kondisi bertelur dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan jika masih dalam keadaan hidup.
Kemudian di Permen-KP 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Aturan ini diundangkan pada 27 Desember 2016.

Pasal 3 Permen-KP di atas mengatur penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dengan harmonized system code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan, (a) tidak dalam kondisi bertelur; dan (b) ukuran panjang karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram per ekor.

Di pasal 7 juga disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.


Wacana itu Edhy kemukakan lantaran masih banyak benih lobster di Vietnam yang bersumber dari Indonesia.

"Kita kirim tim ke Vietnam. Begitu dicek di sana, dari total kebutuhan baby lobster mereka, 80% datang dari Indonesia. Celakanya 80% tidak langsung dari Indonesia, lewat Singapura," kata dia Rabu (4/12/2019).

"Padahal rute perjalanannya dari nelayan dibeli Rp 3-5 ribu. Nanti nggak tahu dijual berapa ke sini, sampai ke sana harganya ternyata ada dua jenis mutiara sama pasir, paling mahal itu Rp 139 ribu satu benih. Gila, satu benih baby itu Rp 139 ribu? 'Iya pak susah barangnya sekarang. Biasanya hanya Rp 50-70 ribuan," jelasnya.

Menurut dia sebenarnya itu bisa dikelola dengan baik, mulai dari memetakan wilayah penangkapan benih lobster, mengatur siapa yang mengekspor, hingga siapa importir yang menerimanya. Dengan begitu ekspor bisa dilakukan langsung dari Indonesia ke negara tujuan.

Edhy menekankan, tidak semua benih lobster diekspor. Sebagian akan dibudidaya di dalam negeri hingga besar. Terkait ekspor itu juga akan ada penerimaan pajak yang masuk ke kas negara.

"Baru kita hitung berapa pajak yang harus mereka bayar, berapa persen kita akan kirim beri kuota ke sana. Sisanya kita ekspor, sebagian lagi kita budidaya, kita gemukan di Indonesia," tambahnya.

Edhy berencana untuk mengizinkan ekspor benih lobster. Edhy mengaku punya hitung-hitungan tersendiri.


"Iya karena diambil yang 1% (di laut) itu akhirnya semakin berkurang, keseimbangan terganggu. Oke keseimbangan terganggu. Kita hitung secara ilmiah. Kalau memang itu sebabkan lobster akan berkurang berarti harus ada langkah," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Dirinya mengungkapkan, nantinya pelaku usaha yang diberi izin ekspor harus membesarkan sebagian benih lobster untuk dikembalikan ke alam.

"Apakah mungkin dari setiap pengembang yang kita beri kesempatan 5% di Indonesia, lobster ini setelah umurnya sebesar kelingking atau telunjuk kami minta 5% kita restocking, kita masukkan di tempat benih-benih itu diambil," jelasnya.

Demikian juga dengan importir. Ketika benih lobster di negara tujuan ekspor sudah berproduksi, sebagian harus dikirim kembali ke Indonesia untuk disebar ke laut.

"Sama juga negara pengimpor di sana, di Vietnam, oke saya kasih (benih lobster) tapi kami minta Anda yang sudah produksi itu kembalikan sekitar sekian persen untuk kami restock di negara kami," ujarnya.


https://finance.detik.com/berita-eko...-dibuka-edhy/4

kejar target kasbonan, pembangunan masif kemarin.

nyari duid kok cuma dari pajak, punya bumn ngeluh rugi mulu, sektor lain juga banyak kok.

seharusnya pemerintah support pengusaha lokal, dibantu marketnya, bikin produk trus jual ke luar, bikin pengusaha lokal jadi raksasa kayak di china. bukannya bikin kebijakan malakin