Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih penghargaan sebagai kepala daerah yang mampu mendorong pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Selain Anies, kepala daerah yang menerima penghargaan serupa hanya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Keduanya menerima penghargaan langsung dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Penghargaan tahunan ini diberikan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para peraih penghargaan atas keberhasilannya membangun zona integritas di lingkungan unit kerja strategis," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan di Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).

Selain kepada Anies dan Khofifah, penghargaan juga diberikan kepada Jaksa Agung dengan 55 unit penghargaan, Ketua Mahkamah Agung dengan 62 unit penghargaan, Menteri Keuangan dengan 149 unit penghargaan, Menteri Hukum dan HAM dengan 43 unit penghargaan.

Menteri Perhubungan dengan 12 unit penghargaan, Menteri Perindustrian dengan 6 unit penghargaan, Menteri Luar Negeri dengan 8 unit penghargaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan 7 unit penghargaan, Menteri Agama dengan 5 unit penghargaan, Kepala BPOM dengan 7 unit penghargaan,

Kapolri dengan 41 unit penghargaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan 10 Unit penghargaan, dan dokter Terawan sebagai agen pelopor membangun unit kerja di RSPAD Gatot Subroto.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyatakan terdapat sejumlah tahapan bagi kementerian/lembaga dan pemda untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Pertama, pencanangan zona integritas pada unit kerja. Kedua, pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kemudian penilaian tim internal dan evaluasi tim penilai nasional. Selanjutnya penetapan predikat unit kerja, dan terakhir penyerahan penghargaan," ucapnya.

Anies sempat digoyang isu anggaran siluman dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020. Salah satu pos anggaran yang menuai kontroversi adalah anggaran alat tulis kantor (ATK) berupa lem aibon yang mencapai Rp82,8 miliar. (inw)

https://www.harianhaluan.com/mobile/...-bebas-korupsi

PSI seharusnya menggandeng Anies untuk membuktikan konsistensinya melawan korupsi di Jakarta.