Jakarta, hetanews.com - Sepanjang proses Pemilihan Presiden, Nahdlatul Ulama (NU)menjadi salah satu pendukung utama bagi Jokowi. Namun penyusunan kabinet sempat melahirkan kekecewaan bagi sebagian warga NU. Bagaimana kita melihat semua ini?

Ketua Pengurus Besar NU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Robikin Emhas, mengatakan kiai-kiai di berbagai daerah kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Facrul Razi sebagai Menteri Agama.

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangan tertulis, yang juga dimuat situs resmi organisasi tersebut, nu.or.id.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Purwo Santoso melihat kegelisahan semacam itu sebagai sesuatu yang wajar.

“Karena memang kontestasinya sangat keras dalam pemilu yang lalu, dan kemudian pengelolaan konflik antar pihak-pihak yang terlibat itu sangat melelahkan. Ya, bisa dimengerti dari segi psikologi jika terjadi semacam itu,” kata Purwo kepada VOA.

Pemilihan Fachrul Razi, yang berlatar belakang militer, sebagai Menteri Agama tampaknya terkait soal radikalisme yang menjadi titik lemah pemerintah. Pemilihan itu mengindikasikan pemerintah akan memainkan politik identitas.

Di sisi yang lain, kata Purwo, NU sejak lama bermain politik kultural.

Kekecewaan muncul karena aspirasi politik kultural tidak tersalurkan, penggunaan politik identitas dan kemungkinan langkah represif terhadap kelompok tertentu. Padahal yang diharapkan adalah regularisasi agama dengan pendekatan kultural, seperti yang dilakukan NU selama ini.

Namun, Purwo membatasi ini sebagai ekspresi psikologis yang akan hilang seiring waktu. Ekspresi itu akan berjalan seiring dengan pamahaman ketatanegaraan, rambu-rambu politik, dan kehidupan bernegara. Purwo mengatakan semua akan mengendap dan selesai karena meyakini bahwa meminta jabatan adalah tabu dalam kultur NU.

Pertanyaan dan kegelisahan secara umum muncul di lingkungan pendukung Jokowi. Hanura, PKPI, dan PBB sejauh ini menjadi partai yang belum kebagian kursi. Presiden Jokowi sendiri sudah meminta maaf kepada pihak-pihak yang tidak terwakili dalam kabinet.

"Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang atau yang gembira karena terwakili dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik,” ujar Jokowi di Jakarta, Sabtu (26/10).

Meneropong Peran Ma’ruf Amin

Pertanyaan besar juga masih menggelayut adalah bagaimana peran Ma’ruf Amin ke depan. Amin akan menggantikan Jusuf Kalla (JK) yang menurut Purwo, adalah politisi, pebisnis dan publik figur. Selama mendampingi Jokowi, JK memainkan tiga peran itu dengan optimal. Karena itu, tidak mengherankan apabila JK dinamis dan performanya sangat tinggi dalam pemerintahan.

“Nah, Pak Kyai Ma’ruf memang lebih menonjol kekyaiannya, dan kyai ini artikulasinya bersifat kultural. Saya memang tidak punya optimisme, bahwa konsep- konsep yang diusung bisa dieksekusi oleh para teknokrat, para birokrat yang di bawah presiden,” kata Purwo

Purwo mengingatkan, ketika kampanye Pilpres, Ma’ruf Amin mengusung konsep Arus Baru Ekonomi Umat. Sementara kenyataannya, saat ini yang terjadi adalah arus baru kapitalisme. Sebagian menteri-menteri Jokowi, lanjutnya, bahkan menjadi agen langsung kapitalisme baru itu. Kapitalisme baru itu, menggeser kontestasi menjadi kolaborasi dan mengubah dari persaingan menjadi solidaritas dan empati. Purwo menyebut, nilai-nilai itu sebagai sangat NU.

Namun sampai saat ini, belum ada perbincangan mengenai penyelarasan arus kapitalisme baru dengan konsep arus baru ekonomi umat yang digaungkanMa’ruf Amin