Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kondisi ekonomi tahun ini cukup sulit. Penerimaan negara tertekan karena lesunya beberapa sektor utama, seperti pertambangan dan manufaktur.

ADVERTISEMENT

Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani memprediksi defisit anggaran akan semakin melebar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dia sudah menyiapkan payung hukum untuk pelebaran defisit.

"Saya sudah mengeluarkan keputusan menkeu untuk pelebaran defisit. Dalam pembiayaan mungkin enggak terlalu besar, tapi kita tetap mengkombinasikan antara domestik dan internasional," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Kamis (24/10).

Untuk pembiayaan melalui surat utang, Sri Mulyani mengatakan secara internasional saat ini suku bunga sangat rendah. Sehingga, ada kesempatan bagi pemerintah untuk mencari pembiayaan murah.

Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Saat ditanya berapa proyeksi pelebaran defisit yang sudah dihitung pemerintah, Sri Mulyani enggan menjawab. "Nanti akan kita lihat berapa," ujarnya.

Dalam APBN 2020, pemerintah menetapkan pendapatan negara senilai Rp 2.233,2 triliun. Sementara belanja negara ditetapkan senilai Rp 2.528,8 triliun.

ADVERTISEMENT

Dengan demikian, defisit anggaran dalam APBN 2020 ditargetkan tetap sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

https://m.kumparan.com/kumparanbisni...ar-1s7JR0XDZhD


Komposisi Tim Ekonomi Kabinet Baru Jokowi Dinilai Mengkhawatirkan

TEMPO.CO, Jakarta - Komposisi menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai mengkhawatirkan. Sebab, beberapa menteri ekonomi yang ditunjuk dinilai tak memiliki rekam jejak yang jelas.

“Persoalan ekonomi sekarang ada di depan mata, sementara persoalan ekonomi diurus oleh tiga menteri dari partai politik yang tidak memiliki rekam jejak maupun konsep yang jelas terkait masalah yang dihadapi," ujar Direktur Data Indonesia Herry Gunawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.

Adapun Presiden Jokowi baru saja mengelar acara pelantikan menteri yang mengisi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. Beberapa menteri di sektor ekonomi yang dilantik itu, ternyata memiliki latar belakang politikus.

Advertising
Advertising
Menteri yang memiliki latar belakang partai di antaranya adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Partai Golkar), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Partai NasDem) dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (Partai Kebangkitan Bangsa).

Herry melanjutkan, komposisi yang tidak tepat tersebut diukur dari masalah perekonomian saat ini serta target perekonomian yang diminta Jokowi ke depan. Dia misalnya menunjuk Indeks yang dikeluarkan oleh Nikkei atas survei lebih daro 400 perusahaan terkait kondisi industri manufaktur.

Sejak Juli-September 2019, indeks manufaktur berada di bawah angka 50. Indeks di bawah 50 itu menunjukkan bahwa posisi industri manufaktur Indonesia hanya bisa bertahan, tidak bisa ekspansi. Artinya, industri manufaktur Indonesia kini tengah tertekan.

<!--more-->

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pada triwulan II 2019 hanya tumbuh 3,62 persen. Sementara periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh 4,36 persen. Namun, jika dilihat lebih dalam, pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan II mengalami kontraksi, yaitu -1,91 dibanding triwulan sebelumnya.

Karena itu, Herry mempertanyakan posisi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian yang kini diisi bekas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Sebab, Airlangga yang justru membuat kinerja industri manufaktur menjadi negatif. “Dia yang meninggalkan kinerja negatif pada industri manufaktur.”

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdulah juga menyoroti menteri ekonomi yang memiliki latar belakangnya partai yang kuat. Dia khawatir hal ini bisa meningkatkan ego sektoral pada masing-masing kementerian.

"Sehingga, kementeriam akan jalan sendiri-sendiri. Berbeda misalnya, kalau antara Kementerian Koordinator Perekonomian dengan Kementerian Perindustrian yang satu partai," kata Rusli ketika dihubungi Tempo, Rabu 23 Oktober 2019.

Dengan susunan ini, Rusli khawatir banyak kepentingan politik yang ikut terbawa. Selain soal ego sektoral yang tinggi, Rusli juga mengkhawatirkan persoalan koordinasi antar kementerian yang tak baik.

Rusli mencontohkan hal serupa pernah terjadi pada beberapa tahun ke belakang. Salah satunya terjadi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di masa Kabinet Jokowi Jilid I. Kedua kementerian ini nyatanya justru tak sinkron terkait data produksi dan impor beras.

https://bisnis.tempo.co/amp/1263556/...engkhawatirkan