"Saya pastikan ada."

Demikian ucapan, kalau tidak bisa dibilang ‘janji’, Presiden Jokowi kala menerima sejumlah siswa-siswi SD asal Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019 lalu.

Tapi janji tinggalah janji. Pernyataan sang presiden untuk memasukkan putra terbaik Papua ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju ternyata tak terbukti. Di dalam susunan para pembantunya yang baru saja diumumkan kemarin, ternyata tidak menyertakan putra terbaik dari Bumi Cendrawasih.

Oke, memang benar berdasarkan susunan Kabinet Indonesia Maju, ada menteri yang mengklaim berasal dari Fakfak, Papua Barat, yakni Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Bahlil mengaku besar di Fakfak, dan ayahnya berasal dari Fakfak. Tapi sejatinya Bahlil kelahiran Provinsi Maluku.

Sadar disorot publik, Istana pun angkat suara. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden, M. Fadjroel Rahman, bilang pemilihan menteri tidak hanya didasarkan pada suku, agama, ras, dan antargolongan saja. Presiden tidak lagi membeda-bedakan identitas pemegang jabatan menteri maupun jabatan lainnya.

"Presiden menyatakan bahwa ini adalah mewujudkan kabinet yang terdiri dari putra-putri terbaik Indonesia," kata Fadjroel dilansir CNNIndonesia.com, kemarin.

https://cnnindonesia.com/nasional/20...eri-asal-papua



Lain halnya dengan Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya. Ia enggan berkomentar banyak terkait janji Jokowi tersebut sembari meminta agar masyarakat menanyakan hal tersebut langsung kepada sang kepala negara.

Sekretaris Tim 61 Papua, Habelino Sawaki, mengaku kecewa berat dengan sikap Jokowi tersebut kendati sadar bahwa pemilihan menteri dan para pembantu presiden adalah hak prerogatiF kepala negara terpilih.

Namun, sekiranya eks Walikota Solo itu ingin memenuhi janji adanya keterwakilan Papua dalam kabinet, tokoh yang dipilih sewajarnya keturunan asli Papua secara biologis dan genetis.

“Kami persoalkan (menteri) dari Papua secara biologis dan genetis perlu ada di kabinet. Karena tentu keputusan presiden mengecewakan kami orang asli Papua," ujar dia.

http://www.rmolsumsel.com/read/2019/...li-di-Kabinet-

Masuknya Bahlil Lahadalia yang mengaku berasal dari Papua ke dalam jajaran kabinet sebagai Kepala BKPM, selain makin mengecilkan hati rakyat Papua, tentu juga bisa menjadi bumerang bagi pemerintah.

Benarkah memasukkan satu orang Papua ‘artificial’ bisa menjamin terciptanya kesetaraaan kesejahteraan Papua dengan wilayah-wilayah lain di Tanah Air, khususnya dengan Pulau Jawa?

Dan dalam kaitannya dengan posisi pimpinan badan yang menjadi pintu masuk seluruh penanaman modal di Tanah Air, berapa besar investasi yang bisa ia galang untuk Bumi Cendrawasih?



Jangan lupa, publik tentu akan mengkomparasikan penanaman modal di Papua dengan investasi yang masuk ke provinsi-provinsi lain, sebagai tolak ukur kesejahteraan yang dibawa Bahlil buat daerah yang ia akui sebagai daerah asalnya.

Bagai pedang bermata dua, apabila BKPM berhasil menggenjot investasi terlalu besar ke Papua pun, akan rentan diserang dengan argumentasi bernuansa sosialis kiri lingkungan hidup dengan nuansa ‘Kapitalisasi dan Industrialisasi Papua oleh Kepala BKPM Anak Papua’.

Tuduhan perusakan alam Papua dan picu kesenjangan ekonomi sosial pastinya akan meletup dimana-mana. Tentunya hal ini bukanlah solusi jangka panjang yang baik bagi penanganan gejolak di wilayah paling ujung timur dari Republik Indonesia.

Good luck on your unexpected decision, Mr President!