- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Usaha Menunda Senja Untuk KPK
TS
rukminiirawan
Usaha Menunda Senja Untuk KPK
Wacana revisi UU KPK yang tertuang dalam rancangan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna ke sembilan yang digelar di kompleks parlemen senayan, Jakarta pada Selasa17 September lalu.
Dalam rapat tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly menuturkan bahwa Presiden setuju dengan rancangan undang-undang atas perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 untuk disahkan menjadi undang-undang.
Hal tersebut menuai pro kontra di berbagai kalangan publik sebagai reaksi dari di undangkannya RUU Nomor 30 tahun 2002 tersebut. Tanggapan para tokoh pun bermunculan, seperti Mahfud MD yang dalam berbagai pernyatannya memberikan pandangan yang mengindikasikan beliau berada di posisi pro dan menyetujui sejumlah klausal dalam revisi UU KPK seperti, adanya surat penghentian penyidikan perkara (SP3K), sumber penyidik KPK dari Polri , pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan adanya Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR RI.
Di lansir dari Antara, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menuturkan "Saya Pendukung KPK sejak dulu, sudah 12 kali KPK mau dihantam melalui pengajuan di MK saya bela terus sampai menang terus, tetapi kita juga lihat secara objektif ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki" ujanya di Yogykarta pada Minggu 15 September 2019
Ketua umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menegaskan menolak revisi UU KPK, "Yang paling utama sebenarnya menjadikan KPK tidak lagi lembaga independen, tetapi menjadi bagian pemerintah. Kita tau undang-udang KPK memandatkan mereka untuk mengurusi korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dan penyelenggara negara. Kalau mereka jadi bagian dari pemerintah, Kapolri, Kejaksaan ditunjuk oleh Presiden danpenyelenggara negara juga berada dibawah Presiden, bagaimana mungkin bisa menjalankan fungsinya secara independen?" tukasnya seperti yang dilansir di detik.com
detik.com
Sejalan dengan keprihatinan Asfinawati, ribuan mahasiswa dari beberapa kota di Indonesia serempak melakukan aksi di depan kantor DPRD provinsi masing-masing maupun di kantor DPR senayan, bagi mahasiswa yang berada di Ibukota.
(Miftahulhayat/Jawa Pos)
Presiden BEM Institut Teknologi Bandung, Muhammad Lutfi Hardian menuturkan "Seluruh anggota BEM dan seluruh organisasi internal kampus sudah berdiskusi dan menolak revisi UU KPK, dan ternyata (17/9) revisi UU telah disahkan DPR, itu yang membuat mahasiswa ITS resah dan geram" tukasnya
Terkait hal ini, Mahfud MD dan Rocky Gerung memberikan komentar seputar polemik kisruh UU KPK agar dapat dibatalkan atau paling tidak menjadi usaha menunda senja bagi KPK
Dalam Jumpa Pers di kawasan Kuningan, Jakarta (26/9) Mahfud MD menuturkan bahwa jalan Legislative Review merupakan jalan yang lembut dan prosedural dalam menyelesaikan polemik KPK, kemudian tambahnya " Pilih jalan kedua yaitu Yudicil Review, artinya Mahkamah Agung diminta untuk membatalkan, itu adalah jalan konstitusional yang bagus"
sementara menurut salah satu peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Rocky Gerung saat mendapat pertanyaan dari seorang wartawan mengenai kemungkinan adanya celah untuk membatalkan UU KPK tersebut, dia menjawab " Ya ada, itu tekanan publik bisa membatalkan. karena ini soal kepentingan reformasi yang betul-betul sangat otentik yaitu pemberantasan korupsi" jawabnya.
sumber:
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-revisi-uu-kpk
https://www.tagar.id/mahfud-md-sepak...-revisi-uu-kpk
https://news.detik.com/berita/d-4709...am-demo-di-dpr
https://nasional.kompas.com/read/201...eview?page=all
kakekane.cell memberi reputasi
1
639
7
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan